Demokrat Tepis 'Kediri Bikin Lengser': Pak SBY ke Sana 2 Kali
Terasjabar.id - Lewat Sekretaris Kabinet (Setkab) Pramono Anung, mitos bahwa kunjungan ke Kediri Jawa Timur bisa membuat seorang presiden lengser keprabon menyeruak lagi. Politikus Partai Demokrat mematahkan mitos itu lewat catatan kunjungan SBY saat masih menjadi Presiden.
"Tahun 2007, SBY mengunjungi Kediri. Kunjungan kedua di tahum 2014," tulis Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief, lewat akun Twitter-nya, Minggu (16/2/2020).
Pada 17 Februari 2014, SBY kembali ke Kediri. Tujuannya sama, mengunjungi pengungsi letusan Gunung Kelud. SBY mengujungi titik pengungsi, yakni Masjid An Nur, Pare, Kediri.Berdasarkan catatan pemberitaan detikcom, SBY berkunjung ke Kediri untuk mengunjungi warga yang mengungsi karena Gunung Kelud meletus. Pada 25 Oktober 2007, SBY dan Ani Yudhoyono mengunjungi Desa Segaran Kecamatan Wates, Kediri.
"Pak Pramono Anung sangat mengerti bahwa tidak ada hubungan Kediri dengan pudarnya kekuasaam Pak Jokowi. Ada pesan mendalam bahwa kekuasaan Pak Jokowi sedang dalam berbagai tekanan yang tidak mudah," kata Andi.Andi Arief menilai pernyataan Pramono Anung bahwa Presiden Jokowi tidak berkunjung ke Kediri bukan gara-gara ada mitos soal kunjungan Kediri bisa bikin seorang presiden lengser. Andi menilai ada alasan lain.
Pramono Anung, Sabtu (15/2) kemarin, mengungkapkan dirinya melarang Presiden Jokowi berkunjung ke Kediri. "Ngapunten (maaf), Kiai, saya termasuk orang yang melarang Pak Presiden untuk berkunjung di Kediri," ucap Pramono disambut gelak tawa para undangan.
Pernyataan Pramono menanggapi sambutan KH Kafabihi Mahrus, yang menjelaskan bahwa Kediri daerah wingit atau angker untuk presiden. Namun ada cara bagi presiden yang ingin berkunjung ke Kediri dengan aman. Cara itu adalah berkunjung atau berziarah dan berdoa di makam Syekh Al Wasil Syamsudin, Mbah Wasil Setono Gedong, Kota Kediri.
Pramono berkunjung ke Kediri untuk meresmikan rusunawa di Ponpes Lirboyo, Kediri. Pramono datang bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
(dnu/dhn/Detik)