Terasjabar.id -- Warga negara Indonesia (WNI) eks simpatisan ISIS yang terlantar di Timur Tengah bakal dicekal oleh pemerintah sehingga tak bisa pulang ke Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri yang menghendaki hal tersebut.
Jokowi mengaku telah meminta pihak terkait untuk mendata ratusan WNI eks ISIS untuk keperluan pencekalan. Dia mengutarakan itu lewat akun Twitter @jokowi, Rabu (12/2).
"Saya telah memerintahkan agar 689 orang itu diidentifikasi satu per satu. Datanya dimasukkan ke imigrasi untuk proses cekal," imbuhnya.
Jokowi mengatakan bahwa keputusan pemerintah yang tidak akan memulangkan dan mencekal ratusan WNI eks ISIS guna menjaga keamanan. Dia mengklaim lebih ingin memprioritaskan keamanan masyarakat yang lebih besar di Indonesia.
"Pemerintah bertanggung jawab terhadap 260 juta penduduk negeri ini. Karena itu, pemerintah tidak berencana untuk memulangkan para anggota ISIS eks WNI," tuturnya.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut ratusan WNI yang terlantar di Timur Tengah khususnya Suriah didominasi oleh perempuan dan anak-anak.
Pemerintah bertanggung jawab terhadap 260 juta penduduk negeri ini. Karena itu, pemerintah tidak berencana untuk memulangkan para anggota ISIS eks WNI.
Saya telah memerintahkan agar 689 orang itu diidentifikasi satu per satu. Datanya dimasukkan ke imigrasi untuk proses cekal.
Berkenaan dengan itu, Jokowi mengaku berencana melakukan hal berbeda terhadap anak-anak. Namun, itu pun masih belum pasti. Tergantung dari data yang diperoleh nanti.
"Kita memang masih memberi peluang untuk yatim, yatim piatu, yang masih anak-anak di bawah 10 tahun. Tapi kita belum tahu apakah ada atau tidak ada. Semua akan terlihat setelah proses identifikasi dan verifikasi nantinya," kata Jokowi.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD juga mengatakan bakal menangkap WNI eks ISIS yang pulang ke Indonesia dengan cara menyusup.
"Kalau lewat jalur tikus ya ditangkap dong," ujar Mahfud di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/2).
Mahfud mengaku pemerintah juga telah memiliki rencana untuk mengantisipasi WNI eks ISIS yang telah membakar paspor dan menyusup lewat jalur ilegal. Namun, dia enggan membeberkan upaya yang akan dilakukan pemerintah.
"Problemnya itu kalau mereka ada yang menyembunyikan paspor, bilang paspornya cuma pura-pura dibakar, lalu lewat jalur gelap melalui negara yang bebas visa untuk masuk ke Indonesia. Kan bisa terjadi," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.
"Itu kita sudah antisipasi, tapi kan enggak harus dibilang ke Anda semua," katanya.(bmw/sur/CNN)
