Pemulangan WNI eks ISIS, Ridwan Kamil: Banyak yang Baca Judul Tanpa Baca Keseluruhan
Terasjabar.id - Polemik terkait pemulangan Warga Negara Indonesia yang terpapar paham Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS), kembali mengemuka, setelah pemerintah bermaksud menerima kembali para 660 WNI bekas kombatan ISIS yang kini terlantar di Timur Tengah.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat diberitakan membuka peluang WNI eks ISIS kembali ke Indonesia. Beberapa media bahkan menyebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil siap menerima pemulangan WNI eks ISIS. Hanya saja menurut gubernur yang akrab disapa Emil ini, pemulangan kembali WNI eks ISIS dapat dilakukan setelah melalui sejumlah syarat ketat.
Kesiapan Jawa Barat dalam menerima WNI eks ISIS juga menjadi viral di media sosial. Pemberitaan tersebut jelas merupakan kesalahpahaman, khususnya dalam menanggapi pemberitaan yang ditulis situs berita online, yang sebagian masyarakat hanya membaca judul tanpa membaca keseluruhan beritanya secara utuh.
Emil sendiri menegaskan pemulangan WNI eks ISIS sepenuhnya adalah kewenangan pemerintah pusat
"Pemulangan eks WNI itu domain pemerintah pusat, jikapun disetujui, daerah hanya mengamankan kebijakan yang sudah digariskan oleh pusat," jelasnya, di Bandung, Minggu (9/2/2020).
Selain itu, ditambahkan Emil, wacana persetujuan ataupun penolakan WNI eks ISIS saat ini masih belum diputuskan.
"Sekali lagi kalau ada WNI di luar negeri itu keputusannya bukan di pemerintah daerah tapi keputusan pusat, kan pemerintah daerah itu dibatasi kewenangannya kecuali keamanan pertahanan yustisi hubungan luar negeri agama dan fiskal. Bidang ini kita gak bisa ambil keputusan sendiri. Jadi hubungan luar negeri juga terkait WNI eks ISIS, kalau pemerintah bilang tidak kami amankan kalau iya tolong disalurkan (dengan) bikin program sambil menunggu arahan pemerintah pusat," katanya.
Emil mencontohkan kasus pemulangan WNI di Wuhan yang diduga terpapar virus corona,
"Meskipun ada warga Jabar di sana, domain kebijakan dan teknis pemulangan mereka ke Indonesia ada di pemerintah pusat, kami di daerah tidak bisa berinisiatif," katanya.
Dengan begitu, terkait wacana pemulangan WNI eks ISIS ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menurut Emil tunduk dan taat kepada apapun keputusan yang akan diambil oleh pemerintah pusat.
"Jika (keputusannya) tidak dipulangkan, kami mendukung sepenuhnya, namun jika dipulangkan, maka kami di daerah harus siap," tegasnya.
Jika kemudian pemerintah pusat memutuskan memulangkan WNI eks ISIS, maka menurut Emil, ideologi mereka harus kembali sesuai dengan ideologi Pancasila dan memperoleh clearance bahwa mereka telah bersih dari paham dan ideologi radikal menurut ukuran BNPT.
"Ini penting agar mereka tidak mengganggu tataran NKRI dan Pancasila di daerah asal mereka," ujarnya. (Tribunjabar.id)