Tangkal Corona, RI Setop Impor Hewan Hidup dari China
Terasjabar.id - Pemerintah Indonesia berencana akan melarang impor hewan hidup dari China. Hal itu menyusul belum rampungnya masalah merebaknya virus corona di negeri Tirai Bambu. Larangan tersebut sebagai antisipasi pemerintah terhadap virus Corona yang diduga ditularkan oleh hewan ini.
Jumlah korban meninggal akibat virus ini semakin bertambah setiap hari. Belum lagi area penyebaran virus ini pun semakin meluas. Pemerintah RI pun mengambil langkah drastis demi menyelamatkan warganya.
Dilansir dari Detik.com, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan pemerintah melarang seluruh impor hewan hidup dari China.
"Keputusan bahwa kita dilarang mengimpor mengenai hewan-hewan yang hidup. Semua yang hewan hidup ya semuanya itu. Semacam ada yang kura-kura, ular, dan reptil, itu nggak boleh. Itu berkaitan dengan virus," ujarnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2/2020).
Agus mengaku akan menerbitkan aturan laranang tersebut pada Februari tahun ini. Dalam implementasinya nanti, pemerintah akan melakukan evaluasi. Sebab meski melarang impor hewan hidup, pemerintah masih memperbolehkan produk pangan hortikultura dari China.
"Sampai nanti dievaluasi kembali. Setelah presiden mengevaluasi kembali. Sifatnya sementara, tidak selamanya karena ini mengantisipasi saja," ujar Agus.
Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah tak melarang impor produk dari China kecuali hewan hidup atau hewan liar. Hal ini sebagai langkah antisipasi penyebaran viruscorona ke Tanah Air.
"Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk membatasi impor hewan liar, bukan barang, jadi barang masih bebas diimpor dari China," kata Airlangga dalam acara Mandiri Investment Forum 220, di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2020).
Namun, melalui perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), pihaknya akan mengevaluasi langkah yang berkaitan dengan dampak virus corona terhadap perekonomian Indonesia per dua minggu.
"Kabinet sudah rapat kemarin, dan Presiden meminta kami untuk monitor situasinya setiap dua minggu dan menentukan apa yang akan kita lakukan setelahnya," imbuh dia.