Advertisement

VIRAL ! Helmy Yahya Dicopot Dari DIRUT TVRI Karena Beli Hak Siar Liga Inggris

VIRAL ! Helmy Yahya Dicopot Dari DIRUT TVRI Karena Beli Hak Siar Liga Inggris
Indosport
Editor: Malda Berita Viral —Jumat, 17 Januari 2020 15:59 WIB

Terasjabar.id - Direktur Utama TVRI Helmy Yahya resmi dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Utama TVRI (16/1/2020).

Menurut Ketua Dewan Pengawas TVRI, Arief Hidayat Thamrin keputusan tersebut diambil berlandaskan pada kewenangan Dewas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI.

"Pasal 7 antara lain menyatakan, Dewan Pengawas mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan LPP TVRI, mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, serta independensi dan netralitas siaran," kata Arief melalui keterangan tertulisnya, Jumat (17/1/2020).

Arief menyebutkan, Dewas juga memiliki wewenang untuk memberhentikan dan mengangkat Dewan Direksi.

"Dalam Pasal 24 juga dinyatakan Anggota Dewan Direksi LPP TVRI diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas. Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan yang bersangkutan atau Dewan Direksi diberi kesempatan untuk membela diri," jelas Arief.

Arief menjelaskan, sebelumnya pada 4 Desember 2019 lalu, Dewas telah memberikan Surat Pemberitahuan Rencana Pemberhentian (SPRT) kepada Helmy Yahya. Kemudian yang bersangkutan menyampaikan surat pembelaan diri kepada Dewas pada 18 Desember 2019.

"Melalui Sidang Pleno Dewan Pengawas menyatakan tidak menerima jawaban Helmy Yahya," tegas Arief.

Hal ini disebabkan karena beberapa alasan, misalnya Helmy Yahya tidak bisa memberikan alasan di balik pembelian progam dengan biaya besar. Program yang dimaksud adalah pembelian hak siaran Liga Inggris.

 


Pengadaan Kuis Siapa Berani

Selain juga karena adanya mutasi anggota struktural yang menyalahi prosedur internal perusahaan.

"Juga terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan re-branding TVRI dengan Rencana Kerja Anggaran Tahunan LPP TVRI 2019 yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas," pukasnya.

"Serta juga melanggar beberapa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AUPB cfm UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan, yakni asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, dan asas keterbukaan. Utamanya berkenaan dengan penunjukan atau pengadaan Kuis Siapa Berani," jelasnya melanjutkan.(Liputan6.com)

Helmy Yahya Dirut TVRI Liga Inggris


Related Post



Loading...