Advertisement

Tahun 2020, Sekitar 750 Rumah Tidak Layak Huni Bakal Direnovasi

Tahun 2020, Sekitar 750 Rumah Tidak Layak Huni Bakal Direnovasi
Ilustrasi Rehab Rutilahu. (Foto: Net)
Editor: Dea Teras Cimahi —Selasa, 14 Januari 2020 09:13 WIB
Terasjabar.id - Sedikitnya 757 rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang tersebar di Kota Cimahi bakal mendapatkan bantuan perbaikan pada tahun 2020 ini. 

Rinciannya, sebanyak 270 rutilahu bakal diperbaiki dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi. Sebanyak 300 rutilahu mendapatkan bantuan dari APBD Provinsi Jawa Barat. 

Lalu sebanyak 187 rutilahu diperbaiki menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI atau rumah swadaya. 

Sebetulnya, ada satu sumber bantuan lagi yang biasanya didapat untuk perbaikan Rutilahu, yakni dari APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) yang merupakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

"Tapi yang BSPS itu belum ada info jumlahnya. Jadi sampai sekarang total pasti rumah yang bakal diperbaiki sekitar 757," ujar Kepala Seksi Penataan Pengendalian Perumahan dan Pemukiman pada DPKP Kota Cimahi, Beny Gunadi saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jalan Rd. Hardjakusumah, Senin (13/1/2020).

Nantinya, setiap keluarga yang menjadi sasaran rutilahu bakal menerima uang Rp 15 juta dari APBD Kota Cimahi. Rinciannya Rp 10 juta untuk material dan sisanya untuk membayar tukang. 

Dari APBD Pemprov Jabar, sasaran rutilahu bakal menerima uang Rp 17,5 juta, dengan rincian Rp 700 ribu untuk upah, Rp 300 ribu untuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan sisanya untuk bahan material. "Kalau dari APBN Rp 250 ribu untuk upah, Rp 15 juta untuk bahan material," terangnya. 

Landasan tentang Rutilahu sendiri tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Permensos Rutilahu dan Sarling).

Beny menjelaskan, berdasarkan aturan tersebut, peruntukan Rutilahu dari APBD Kota Cimahi diperuntukan bagi warga yang memang benar-benar tidak mampu. Sedangkan APBD Pemprov Jabar dan pemerintah pusat diperuntukan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah.

"Setiap sosialisasi selalu kita jelaskan (peruntukan berbagai bantuan Rutilahu) tapi ada saja yan belum paham," katanya.

Untuk persyaratan, sasaran yang mendapat bantuan harus mendiami rumah sendiri yang dibuktikan dengan berbagai surat-surat kepemilikan. "Rumahnya juga gak boleh sengketa, harus penduduk Cimahi. Surat-surat bukti kepemilikan harus bisa dipertanggungjawabkan," tegas Beny.

Untuk memastikan kelaikan rumah sasaran laik mendapat bantuan, pihaknya akan melalukan verifikasi ke lapangan berdasarkan hasil usulan yang biasanya bersumber dari kelurahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Kota Cimahi hingga langsung dari masyarkat.

Rencananya, Februari mendatang DPKP Kota Cimahi akan mulai melakukan verifikasi rumah sasaran berdasarkan hasil usulan dari berbagai pihak. "Running Februari. Untuk awal APBD kota dulu," tandasnya. (SDK)

Tahun 2020 Sekitar 750 Rumah Tidak Layak Huni Bakal Direnovasi rumah tidak layak huni (Rutilahu) Kota Cimahi


Related Post



Loading...