Advertisement

BPJS Kesehatan Gencar Sosialisasi Perihal Kenaikan Premi

BPJS Kesehatan Gencar Sosialisasi Perihal Kenaikan Premi
Whisnu Pradana
Editor: Epenz Teras Cimahi —Rabu, 4 Desember 2019 19:04 WIB
Terasjabar.id, Cimahi - Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 100 persen yang berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja, BPJS Cabang Cimahi terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Adapun aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

"Untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan untuk telah dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan oleh pemerintah pusat dalam Peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan," ujar Idham kholid, kepala BPJS Cabang Cimahi dan KBB saat ditemui di Parongpong, kemarin.

Idham menjelaskan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen itu terangkum dalam Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019.

Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa besar iuran yang harus dibayarkan sebesar Rp 42.000 per bulan untuk kelas III, sebesar Rp 110.000 per bulan untuk kelas II, dan sebesar Rp 160.000 per bulan untuk kelas I.

"Untuk (kelas) mandiri akan berlaku di 1 Januari 2020, dengan penyesuaian sebagaimana dalam Perpres dimaksud. Kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000, kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, dan kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000," jelasnya.

Dirinya menambahkan, kenaikan iuran juga berlaku bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, untuk golongan PBI ini yang awalnya dikenakan tarif iuran sebesar Rp 23.000 per bulan menjadi Rp 42.000 per bulannya yang dibayarkan oleh pemerintah dengan kriteria yang harus di penuhi.

Di sisi lain, dirinya juga menyebutkan bahwa pangkal permasalahan keuangan di tubuh BPJS Kesehatan adalah karena adanya ketidaksesuaian antara jumlah pembayaran pengguna dan uang yang dikeluarkan BPJS Kesehatan.

Lebih jauh dirinya mengungkapkan, bahwa pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan. Untuk jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan. Besar denda paling tinggi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Dan denda dikenakan apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap, maka dikenakan denda sebesar 2,5 persen dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak, dengan ketentuan tertentu.

Peserta BPJS Kesehatan, khususnya kategori Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), yang mengalami kendala lupa membayar iuran JKN-KIS bisa memanfaatkan fasilitas pembayaran autodebit untuk pembayaran iuran peserta JKN-KIS. 

BPJS Kesehatan bekerja sama dengan bank mitra kerja yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BCA yang menyediakan autodebit. BPJS Kesehatan telah mewajibkan peserta PBPU/mandiri khususnya kelas 1 dan 2 untuk melakukan pembayaran iuran dengan metode autodebit. 

"Melalui sistem autodebit, kini tidak perlu khawatir lupa karena bank akan secara otomatis menarik tagihan iuran JKN-KIS dari rekening peserta, dan status kepesertaan aktif dengan harapan tidak terkendala saat mendapatkan pelayanan kesehatan," ujarnya. (SDK)
(Tim Redaksi/SDK)

BPJS Kesehatan Kenaikan Iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) kepala BPJS Cabang Cimahi dan KBB


Related Post



Loading...