Advertisement

PP 78 Kurangi Peran Dewan Pengupahan Daerah

PP 78 Kurangi Peran Dewan Pengupahan Daerah
(Tribunnews.com : Google)
Editor: Epenz Teras Cimahi —Rabu, 6 November 2019 18:20 WIB
Terasjabar.id, Cimahi  - Sekretaris Dewan Pengupahan Kota Cimahi, Uce Herdiana, mengatakan jika fungsi lembaganya memang berkurang sejak adanya PP Nomor 78 Tahun 2015. 

Sehingga kenaikan UMK tahun 2020 di Kota Cimahi pun baku hanya berpatok pada laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebab, kenaikan upah sepenuhnya sudah ditentukan dalam PP era pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut. Di dalamnya tercantum kenaikan UMK dilihat dari laju inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi secara nasional.

"Iya, sekarang dewan pengupahan itu berkurang fungsinya karena patokannya ke PP 78," kata Uce saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jalan Demang Hardjakusumah, Rabu (6/11/2019).

Dewan Pengupahan merupakan lembaga yang diisi oleh unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Awalnya keberadaan lembaga tersebut bertugas menyusun nilai UMK yang didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Dulu KHL dihitung harus benar-benar. Sekarang KHL hanya rujukan saja, pembanding," katanya.

Meski aturan kenaikan UMK sudah baku, Uce mengklaim Dewan Pengupahan Kota Cimahi masih memiliki peran dalam memediasi antara pengusaha dengan serikat pekerja di Kota Cimahi.

"Dewan pengupahan itu kita (bertugas) musyawarahkan antara pengusaha dan pekerja," jelasnya. (SDK)


(Tim Redaksi/SDK)

Sekretaris Dewan Pengupahan Uce Herdiana PP 78 kenaikan UMK tahun 2020 Kolta Cimahi


Related Post



Loading...