Advertisement

Banyaknya Demonstrasi di Berbagai Kota, Pengamat: Presiden Bisa Hentikan dengan Perppu KPK

Banyaknya Demonstrasi di Berbagai Kota, Pengamat: Presiden Bisa Hentikan dengan Perppu KPK
Ilustrasi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. (Foto: Istimewa).
Editor: Irman Aryagung Hot News —Sabtu, 28 September 2019 13:25 WIB

Terasjabar.id – Analis politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Jawa Tengah (Jateng), Teguh Yuwono mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menghentikan gerakan massa di sejumlah daerah yang belakangan marak terjadi. Salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK kemudian menghentikan pembahasan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dipermasalahkan.

"Bisa dengan berbagai cara, misalnya mengeluarkan Perppu tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lalu menghentikan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang dipermasalahkan," katanya di Semarang, Sabtu (28/9/2019).

Dia menilai, korban akan terus bertambah jika gerakan massa ini tidak segera diakhiri. Tidak menutup kemungkinan ekonomi bisa hancur karena kekhawatiran dari masyarakat global.

“Rupiah bisa makin terpuruk jika demo tidak segera berhenti karena menimbulkan keresahan pihak luar negeri,” kata alumnus Flinders University Australia ini.

Teguh mengatakan mahasiswa saat ini rasional dan tegas. Terget mereka negara yang lebih baik dan maju.

“Mereka tidak mengarah pada pembatalan pelantikan Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin sebagai Presiden/Wakil Presiden RI periode 2019—2024,” katanya.

Mahasiswa berang karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diusik, kemudian diikuti dengan RUU KUHP. Alhasil gerakan mahasiswa ini melebar tidak hanya persoalan KPK.

Sementara respons Presiden dan DPR dinilai tidak cukup sehingga gerakan mahasiswa terus berlanjut.

"Jadi, target mereka sesungguhnya membela KPK karena lembaga antirasuah ini salah satu lembaga yang paling dipercaya masyarakat," kata Teguh.

Di sisi lain, pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Marianus Kleden menilai gerakan mahasiswa di berbagai daerah tidak jelas. Aksi penolakan revisi UU KPK hanya menciptakan situasi kacau.

"Mahasiswa menciptakan situasi chaos, dan tidak jelas dalam menyampaikan aspirasi,” kata Kleden yang juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) ini di Kupang, Sabtu (28/9/2019).

Kleden menilai ada banyak hal yang memang perlu didiskusikan. Namun mahasiswa memilih jalan berdemonstrasi, tanpa mengetahui apa yang didemokan.

 

 

 

 

 

 

(iNews.id)

 

 

 

 

Demonstrasi Kota Pengamat Presiden Hentikan Perppu KPK


Related Post



Loading...