Advertisement

Sabtu, 21 September 2019 09:27 WIB

Travel Warning Muncul karena Pasal Kumpul Kebo, Ada Perubahan Pak Jokowi?

A.KUIPERS 54 —Hot News
Travel Warning Muncul karena Pasal Kumpul Kebo, Ada Perubahan Pak Jokowi?
(Detik.com : Google)

Terasjabar.id - Rencananya, RUU KUHP akan disahkan oleh DPR sebelum masa jabatan anggota dewan habis. Ada macam-macam pasal di dalamnya yang bikin ramai publik, salah satunya pasal kumpul kebo. Kini Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar RUU KUHP itu ditunda.

Bagaimana nasib pasal kumpul kebo usai Jokowi meminta penundaan pengesahan RUU KUHP? Apakah pasal itu bakal ikut dikaji ulang, dibuang, atau dipertahankan?

Pasal 419

Berdasarkan draft RUU KUHP yang didapat detikcom, Jumat (20/9/2019), pelaku kumpul kebo diancam dengan hukuman 6 bulan penjara. Berikut adalah bunyi pasalnya.
Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.


Bila itu disahkan, berarti KUHP bakal mengkriminalisasi hidup serumah tanpa nikah. Ini berbeda dengan KUHP yang berlaku saat ini, yang tidak memidana pasangan kumpul kebo. KUHP itu dibuat pada 1830 oleh Belanda dan dibawa ke Hindia Belanda pada 1872. Pemerintah kolonial memberlakukan secara nasional di Indonesia pada 1918 hingga saat ini. Apa alasannya kumpul kebo dikriminalisasi di RUU KUHP?


"Perumusan tindak pidana kesusilaan bersumber dari KUHP dan undang-undang di luar KUHP. Selain itu, dalam merumuskan norma hukum pidana di bidang kesusilaan juga mempertimbangkan hasil penelitian dan masukan dari diskusi kelompok terfokus serta perkembangan hukum dalam yurisprudensi dan praktik penegakan hukum," demikian bunyi Naskah Akademik RUU KUHP yang dikutip detikcom.

Anggota Panitia Kerja RKUHP, Arsul Sani dari PPP, menjelaskan adanya pasal-pasal ini untuk mengurangi potensi penghakiman sosial. Jika itu terjadi, aparat penegak hukum bisa bertindak untuk menegakkan aturan.

"Justru itu untuk mencegah penghakiman sosial. Coba kalau nggak ada pasal itu, diselesaikan sendiri, dipersekusi. Kalau ini mau dipersekusi kan polisinya bisa nindak 'eh lu nggak boleh main hakim sendiri, ada aturannya ini, pasal itu'," kata Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/9).

Dalam pembahasan itu, dijelaskan Arsul, disepakati bahwa samen leven merupakan delik aduan. Pihak yang bisa mengadukan perbuatan tersebut juga diperluas. Kepala desa bisa mengadukan kumpul kebo.

"Ini kita beri juga batasan. Untuk perzinaan dan juga cohabitation, kumpul kebo, hidup bersama, itu disepakati bahwa ini merupakan delik aduan. Hanya yang mengadu diperluas dari KUHP yang ada sekarang. KUHP yang ada sekarang kan kalau perzinaan (yang bisa mengadukan) hanya suami atau istri. Ini kita perluas menjadi orang tua dan anaknya," jelas Arsul.

Delegasi Uni Eropa (UE) yang dipimpin oleh Charles-Michel Geurts selaku kuasa usaha delegasi UE untuk Indonesia juga mempertanyakan nilai-nilai tradisional yang diadopsi RUU KUHP. Geurts mengatakan bahwa negara-negara UE memiliki nilai tradisional yang juga menjadi nilai dalam hukum pidana. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Indonesia saat ini adalah upaya yang luar biasa untuk membangun keteraturan sosial.

Namun demikian, para perwakilan UE tersebut ingin membahas sejumlah isu dalam RUU KUHP yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), salah satunya kumpul kebo. Hal itu terungkap saat delegasi tersebut menemui Fraksi Partai NasDem di kompleks DPR pada Kamis (8/8) lalu.

Australia Terbitkan Travel Warning

Gara-gara RUU KUHP, Australia mengingatkan warganya yang akan liburan ke Indonesia. Pemerintah negara di selatan Indonesia itu memperbarui travel advice (saran perjalanan) pada Jumat (20/9).

"Kami telah memperbarui saran perjalanan kami dengan memasukkan informasi baru tentang kemungkinan perubahan terhadap KUHP Indonesia," demikian keterangan di situs smartraveller.gov.au. Hal-hal yang disebutkan Australia untuk diketahui warganya perihal RUU KUHP itu antara lain perzinaan, kumpul kebo, tindakan asusila, menghina presiden, hingga mengubah ideologi.

"Hidup bersama di luar nikah, dengan pengaduan dari pasangan, anak, atau orang tua," demikian mereka menyebut salah satu poin yang mereka soroti dari RUU KUHP.

Meski begitu, RUU KUHP tak akan berlaku seketika bahkan bila disahkan DPR pada tahun ini. KUHP yang baru baru akan berlaku dua tahun yang baru. Kini Jokowi meminta pengesahan RUU KUHP ditunda. Apakah pasal kumpul kebo akan diubah?


(Detik.com)

ruu kuhp kumpul kebo jokowi australia kontroversi ruu kuhp



Related Post



Loading...

Comment