Advertisement

Selasa, 17 September 2019 10:36 WIB

Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Mulai dari Kendaraan Bermotor hingga PBB

Fahrul Maulana —Teras Bisnis
Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Mulai dari Kendaraan Bermotor hingga PBB
Pajak. (Foto: ilustrasi/Okezone)

Terasjabar.id - Pemprov DKI Jakarta memangkas pokok pajak berkisar 25-50 persen sekaligus menghapus denda pajak hingga akhir tahun ini. Kebijakan tersebut diberlakukan untuk sembilan jenis pajak.

Sembilan pajak yang bakal dihapus dendanya yakni pajak hotel, hiburan, parkir, air tanah, restoran, reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pajak kendaraan bermotor (PKB), serta bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Penghapusan denda PKB dan BBNKB diberikan bagi yang menunggak periode 2012-2019, sedangkan tujuh jenis pajak lainnya pada periode 2012-2018.

“PKB dan BBNKB juga mendapat potongan pokok pajak sebesar 25-50 persen,” ujar Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin, Senin (16/9/2019).

Kebijakan keringanan pajak daerah ini diharapkan bisa dimanfaatkan masyarakat sehingga menyumbang minimal Rp600 miliar sebagai tambahan penerimaan pajak daerah.

“Kebijakan ini juga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan tertib administrasi,” katanya.

Faisal mengungkapkan, penerimaan pajak hingga saat ini mencapai Rp30 triliun dari target pendapatan pajak pada APBD 2019 sebesar Rp44,18 triliun.

Penerimaan pajak daerah pada tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu untuk periode sama, yakni Januari-pertengahan September. Saat itu perolehan pajak daerah sebesar Rp27 triliun.

”Kami memberikan keringanan dan penghapusan denda pajak untuk mengoptimalkan pendapatan,” ucapnya.

Berdasarkan catatannya, penunggak pajak kendaraan bermotor masih menjadi angka tertinggi dibandingkan penunggak pajak lainnya. Sekitar 2,2 juta kendaraan menunggak PKB dengan rincian 788.000 kendaraan roda empat dan sisanya kendaraan roda dua dan tiga.

”Nilai total PKB di DKI Jakarta mencapai Rp2,4 triliun. Angka itu terdiri atas kendaraan roda dua dan tiga Rp1,6 triliun, sisanya Rp800 miliar untuk kendaraan roda empat,” ujar Faisal.

Terkait penunggak pajak kendaraan mewah, sekitar 1.000 mobil mewah menunggak PKB. Nilai tunggakannya bahkan mencapai Rp1 miliar per mobil. Untuk nilai PKB mobil mewah tergantung kapasitas silinder dan harga mobil. Untuk Lamborgini dan Rolls Royce nilai PKB-nya sekitar Rp150 juta per tahun dan Ferrari Rp200 juta per tahun.

”Pajaknya luar biasa. Jadi kami akan mengamankan potensi itu. Nanti kami bekerja sama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya dalam rangka pelaksanaan law enforcement apa bila mereka tidak memanfaatkan kebijakan keringanan pajak 2019 ini,” ujarnya.

Bila masyarakat tidak memanfaatkan masa peringanan dan penghapusan denda pajak, instansinya tidak segan-segan memberikan sanksi kepada penunggak pajak seperti memblokir rekening bank, mencabut izin usaha, menyandera (gizjeling) wajib pajak sementara, dan menyita harta benda sampai mereka menunaikan kewajibannya kepada pemerintah daerah.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Golkar Dimas Soesatyo menilai program peringanan dan penghapusan denda pajak cukup efektif untuk mengoptimalkan pendapatan. Dia melihat tipikal masyarakat Jakarta senang dengan program keringanan biaya.

”Saya melihat cukup efektif program itu. Selama ada diskon masyarakat pasti akan memanfaatkan ketimbang terus menunggak,” katanya.

(iNews.com)

Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Mulai dari Kendaraan Bermotor hingga PBB



Related Post


 


Loading...

Comment