Polisi Selidiki Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan SOR Ciateul Garut

S.N.A 8 11 18 Hot News
Polisi Selidiki Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan SOR Ciateul Garut

Terasjabar.id - Pembangunan Sarana Olah Raga (SOR) Ciateul yang berlokasi di wilayah Kecamatan tarogong Kidul, Kabupaten Garut, disorot polisi. Pengusutan di proyek tersebut dilakukan karena diduga telah terjadi tindak pidana korupsi, dengan kerugian kurang lebih me capai Rp 5 miliar.

Penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam pembangunan SOR Ciateul itu dibenarkan Kapolres Garut Ajun Komisaris Besar Budi Satria Wiguna. Aparat kepolisian un telah memanggil dan memintai keterangan sejumlah saksi.

"Benar, polisi saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait pembangunan SOR Ciateul. Dari total anggaran yang digunakan sebesar Rp 16 miliar, diduga ada kerugian uang negara hingga Rp 4 miliar sampai Rp 5 miliar," ujar Budi, Rabu 7 November 2018.

Menurut Budi, sejumlah saksi yang telah dipanggil dan dimintai ketarangannya terkait dugaan korupsi dalam proyek pembangunan SOR Ciateul itu di antaranya merupakan pegawai di lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kabupaten Garut. Namun hingga saat ini, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi.

Menurut Budi, pelaksanaan pembangunan SOR Ciateul tak sesuai anggaran yang ditetapkan. Akibatnya, telah terjadi kerugian uang negara yang nilainya mencapai miliaran.

"Kasusnya masih kami dalami dan sudah ada beberapa orang yang kita panggil dan mintai keterangan. Belum ada penetapan tersangka dalam kasus ini," katanya.

LHP BPK RI

Sementara itu, peneliti dari Masyarakat Peduli Anggaran (Mapag), Haryono, mengungkapkan berdasarkan LHP BPK RI Tahun Anggaran (TA) 2016, ada nilai anggaran sekitar Rp 16 Miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan Sport Hall (SOR) di Jalan Suherman, Ciateul, Kabupaten Garut.

Diungkapkannya, dalam konteks yang tertuang di LHP BPK RI tersebut, disebutkan kelebihan perhitungan progres fisik item pekerjaan yang terlaksana pada pembangunan Sport Hall Kabupaten Garut senilai Rp 491 juta. Item pekerjaan struktur beton tidak sesuai spesifikasi minimal senilai Rp 435 juta dan jaminan pelaksanaan belum dicairkan senilai Rp 813 juta.

"Pemkab Garut menyajikan anggaran belanja modal TA 2016 senilai Rp 706 miliar dan realisasi senilai Rp 597 miliar. Dari realisasi senilai Rp 597 miliar tersebut, di antaranya senilai Rp 4 miliar digunakan untuk membayar belanja modal pembangunan GOR Sport Hall pada Dinas Pemuda dan Olahraga," ucap Haryono.

Menurutnya, pembangunan SOR pada Dispora Garut ini dilaksanakan oleh PT JMA selaku kontraktor pelaksana senilai Rp 16 miliar. LHP BPK itu juga meminta agar Bupati Garut untuk memberikan sanksi kepada Kepala Dispora.

Akan tetapi hingga saat ini belum ada sanksi yang diberikan bupati.

Haryono menjelaskan, meski selama tiga tahun berturut-turut telah ada temuan BPK terkait SOR Ciateul, anehnya pembangunannya terus saja dilakukan. Bahkan yang patut disesalkan lagi, Pemkab Garut malah menambah anggaran sebesar Rp 9 miliar untuk pembangunan Art Center.

"Padahal idealnya setelah ada temuan dari BPK itu, Pemkab tak menambah anggaran belanja modal apalagi temuannya sudah tiga tahun berturut-turut," ujarnya.

Haryono menilai, kegiatan pembangunan tersebut sudah sangat keterlaluan. Apalagi setelah adanya temuan BPK yang tentu merugikan negara dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut.

Ia berharap aparat penegak hukum secepatnya menempatkan diri secara proporsional dalam kasus tersebut, sesuai tugas fungsi utamanya.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Dispora Kabupaten Garut, Kuswendi, belum mau memberikan keterangan. Saat dihubungi, Kuwendi menyebut tengah mengikuti acara pekan paralimpik daerah (Peparda) di Bogor.(Aep Hendy S).


(Sari/Sumber : Pikiran Rakyat)

Related Post

    Article not found!

Comment