Advertisement

Kamis, 8 November 2018 08:33 WIB

Pemkab KBB Tetapkan Status Siaga Bencana Hingga Pertengahan 2019

S.N.A —Teras KBB
Pemkab KBB Tetapkan Status Siaga Bencana Hingga Pertengahan 2019

Terasjabar.id - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Badan Penangulangan Bencana Daerah menetapkan status siaga darurat banjir, banjir bandang, dan tanah longsor mulai 1 November 2018 sampai 1 Mei 2019. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap ancaman bencana.

Demikian disampaikan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna, didampingi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD KBB Dicky Maulana di kantornya, Ngamprah, Senin 5 November 2018. Menurut dia, penetapan status itu berdasarkan hasil koordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Barat.

"BPBD Jabar telah mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh BPBD kabupaten/kota, termasuk BPBD KBB. Dari situ, kami kemudian menetapkan status siaga darurat banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk waspada," kata Aa.

Menurut dia, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga telah mengirimkan surat edaran mengenai perkiraan cuaca terkini.

"Jadi, November ini memang sudah masuk musim penghujan awal. Musim hujan ini diperkirakan sampai dengan Mei 2019, puncaknya itu antara Januari-Maret," katanya.

Umbara menjelaskan, penetapan status siaga darurat banjir, banjir bandang, dan tanah longsor tidak akan memengaruhi penganggaran daerah. Status itu, kata dia, lebih menekankan agar BPBD lebih menyiagakan personel dan peralatan, sebagai antisipasi untuk penanggulangan bencana.

"Kecuali ada kejadian luar biasa, itu bisa ditetapkan status tanggap darurat, yang ditindaklanjuti dengan penyaluran biaya tak terduga (BTT). Kejadian luar biasa itu, misalnya, bencana yang bisa memutus akses perekonomian warga," ucapnya.

Umbara menyebutkan, nilai BTT yang dianggarkan Pemkab Bandung Barat pada 2018 ini ialah sekitar Rp 5,5 miliar. Sampai dengan awal November, kata dia, BTT baru terpakai Rp 1,1 miliar untuk penanganan sejumlah kejadian bencana.

"BPBD cukup selektif dalam mengeluarkan BTT. Untuk bencana yang kecil-kecil, kami upayakan gotong royong dulu. Yang Rp 1,1 miliar itu, di antaranya adalah untuk penanganan bencana di Kampung Bonjot, Buninagara," tuturnya.

Berdasarkan data BPBD, Dicky menyebutkan, dampak dari hujan lebat dan angin kencang yang terjadi belakangan ini mengakibatkan sejumlah bencana. Sejak 27 Oktober 2018, kata dia, terdapat sedikitnya 18 kejadian bencana di 13 desa di sembilan kecamatan. Bencana itu, di antaranya berupa longsor dan pergerakan tanah.

"Namun dampak dari bencana itu relatif tidak besar, paling satu atau dua rumah yang terkena. Longsor sempat menutup jalan di Kampung Bonjot, Sindangkerta, tapi setelah dilakukan kerja bakti, jalan itu bisa dilalui lagi. Dari 18 bencana itu, yang terdampak ialah 25 rumah, satu masjid, dan satu sekolah yang mengalami kerusakan," katanya.





Related Post



Comment