Advertisement

Rabu, 11 September 2019 13:59 WIB

Pemkot Cimahi Kalah Di PTUN Melawan Warga Setraduta

Dea —Teras Cimahi
Pemkot Cimahi Kalah Di PTUN Melawan Warga Setraduta
(Foto: Radarbandung.id)

Terasjabar.id - Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna, mengungkapkan bakal berkomunikasi dengan pihak terkait soal putusan pertama gugatan kasus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rozzelle Guest House di Kompleks Setraduta, Kota Cimahi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Gugatan terhadap Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi dilayangkan warga Setraduta Blok L5 Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, terkait penerbitan IMB Rozzelle Guest House.

"Baru tahu hari ini. Kalau sudah inkrah mau tidak mau harus dijalankan, tapi saya belum tahu jadi akan komunikasi dulu," kata Ajay saat ditemui Pemkot Cimahi, Jalan Rd. Hardjakusumah, Rabu (11/9/2019).

Disinggung jika ada tuntutan balik dari pemilik guest house yang berdiri di kompleks mewah itu, Ajay mengaku akan membahas kemungkinan tersebut dengan OPD terkait.

"Bisa jadi pemilik guest house juga menempuh upaya hukum lainnya. Itu yang saya mau diskusi dengan semua bagian terkait," jelasnya.

Menurut Ajay, IMB itu dikeluarkan dulunya karena pemilik guest house sudah melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan.

"Kalau kami kan dulu mengeluarkan izin prosedurnya sudah ditempuh tapi karena satu dan lain-hal perjalanan (mungkin bermasalah," ujarnya.

Sebelumnya, PTUN Bandung mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. IMB guest house di wilayah permukiman mewah Setraduta pun dicabut atau dibatalkan.

"Mengabulkan gugatan penggugat secara seluruhnya. Membatalkan IMB yang diterbitkan tergugat," kata Ketua Majelis Hakim PTUN Husban yang diketuai saat membacakan amar putusan di PTUN Bandung, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (10/9/2019).

Kuasa hukum warga Denny Chandra menyatakan dengan adanya putusan ini, Pemkot Cimahi wajib untuk mencabut IMB yang diterbitkan untuk guest house tiga lantai itu. Pemkot Cimahi diberi waktu 15 hari sampai putusan inkrah.

"Keputusan baru tingkat pertama. Pihak tergugat diberikan waktu 14 hari apabila nggak ada keberatan atau banding dan itu inkrah, (IMB) harus dibatalkan," katanya usai persidangan.


(SDK)





Related Post



Comment