Advertisement

Penurunan Investasi dan Kebijakan Ekonomi di Tahun Politik

Malda 7 11 18 Teras Bisnis
Penurunan Investasi dan Kebijakan Ekonomi di Tahun Politik

Terasjabar.id - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan bahwa total investasi pada Kuartal III-2018 turun sebesar 1,6% jika dibandingkan dengan Kuartal III-2017. Dengan total investasi adalah sebesar Rp 173,8 triliun. Dari jumlah tersebut porsi penanaman modal asing (FDI) tercatat sebesar Rp 89,1 triliun atau turun 20,2% dibandingkan pada periode yang sama 2017 yang tercatat sebesar Rp 111,7 triliun. Sementara, penanaman modal dalam negeri naik menjadi Rp 84,7 triliun atau 30,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 64,9 triliun.

Tahun 2018 memang terjadi tren penurunan bagi investasi. Pada Kuartal I sebesar Rp 185,3 triliun, Kuartal II sebesar RP 176,3 triliun (turun sebesar 4,9%), dan Kuartal III sebesar Rp 173,8 triliun (turun sebesar 1,6%). Dengan demikian, dari target investasi sebesar Rp 765 triliun pada 2018, sampai dengan Kuartal III baru mencapai sebesar 70%.

Ini menjadi tren penurunan yang pertama kali sejak 2013, di mana tahun-tahun sebelumnya cenderung mengalami peningkatan atau pertumbuhan meskipun berjalan lambat. Bahkan nilai investasi Kuartal III menjadi penurunan pada level terendah dalam 3,5 tahun terakhir, atau sejak Kuartal I-2015. Apabila dibandingkan per Kuartal III, capaian kuartal lalu menjadi yang terlemah sejak Kuartal III-2014.

Penurunan ini tentunya memberikan catatan buruk bagi pemerintahan Jokowi-JK yang akan habis masa periodenya pada Oktober 2019. Pada era pemerintahan Jokowi banyak sekali mengeluarkan paket-paket kebijakan ekonomi yang pada prinsipnya senantiasa bermuara pada dua kutup utama, yakni mendorong investasi serta mendorong peningkatan daya saing.

Pada periode pertama pemerintahan Presiden SBY (2004-2009), realisasi investasi asing terhadap total investasi senantiasa berkisar pada angka 70% sampai dengan 90%. Bahkan proporsinya terhadap PDB berkisar pada angka 2-7% setiap tahunnya.

Meskipun berjalan melambat, namun tren investasi terus bergerak secara positif, baik pada periode kedua pemerintahan Presiden SBY, maupun pada 3 tahun pertama pemerintahan Jokowi (2014-2017). Salah satu variabel penting adalah keluarnya Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Terbuka dan Tertutup Bagi Investasi Asing, di mana dalam Perpres ini banyak dilakukan penambahan bidang usaha yang terbuka bagi investasi asing.

Alhasil, pada 2015 respons positif langsung bisa dirasakan. Pada 2015 realisasi investasi asing naik menjadi Rp 403,86 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp354,91 triliun. Sedangkan, PMDN naik menjadi Rp179,47 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp156,13 triliun. Pada 2016 realisasi investasi baik PMDN maupun PMA adalah sebesar Rp 612,8 triliun atau melampaui target investasi 2016 sebesar 3% dari angka target sebesar Rp 594 triliun.

Tren positif kembali terjadii pada 2017, realisasi investasi baik PMDN maupun PMA mencapai angka Rp 692,8 triliun, melampaui target realisasi investasi PMDN dan PMA 2017 sebesar Rp 678,8 triliun.

Catatan penting pada tren peningkatan invetasi tersebt (PMDA dan PMA) adalah respons cepat dan positif pemerintah dalam menghadapi pemberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), khususnya dengan menerbitkan serial paket kebijakan ekonomi oleh pemerintahan Jokowi-JK. Sampai dengan Agustus 2018, paling tidak sudah dikeluarkan sekitar 18 paket kebijakan ekonomi oleh pemerintahan Presiden Jokowi.

Hal ini menggambarkan bahwa paket-paket kebijakan ekonomi yang berorientasi memberikan kemudahan berinvestasi, seperti pelayanan kemudahan berinvestasi, memangkas jalur birokrasi perijinan, serta upaya-upaya menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi yang sering dikeluhkan oleh para investor, baik dari dalam negeri maupun investor asing.

Respons positif ini juga tergambar dari naiknya peringkat kemudahan berinvestasi di Indonesia 2017 atau ease of doing business (EODB) yang naik dari peringkat 91 ke 72. Artinya, ada kemudahan berinvestasi dari segi perizinan di Indonesia. Beberapa variabel penting yang menandai peningkatan posisi tersebut di antaranya adalah biaya memulai usaha lebih rendah dari 19,4% ke 10,9%, biaya mendapatkan sambungan listrik dibuat lebih murah dengan mengurangi biaya sambungan dan sertifikasi kabel, yaitu 276% dari pendapatan per kapita turun dari sebelumnya 357%.

Akses perkreditan juga semakin meningkat dengan hadirnya biro kredit baru. Perdagangan lintas negara pun semakin baik dengan adanya penagihan elektronik untuk pajak, bea cukai, serta pendapatan bukan pajak sehingga waktu untuk mendapatkan, menyiapkan, memproses dan mengirimkan dokumen saat impor turun dari 133 jam menjadi 119 jam.

Adapun waktu untuk memulai usaha di Jakarta adalah sekitar 22 hari dibandingkan 181 hari pada laporan EODB 2004. Namun, jumlah prosedur untuk mendaftarkan bisnis baru tetap tinggi, yaitu 11 prosedur, dibandingkan 5 prosedur di negara ekonomi berpendapatan tinggi negara anggota OECD.

Pada sisi lain, penurunan realisasi investasi 2018 ini memang disebabkan oleh beberapa faktor, yakni melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, penundaan beberapa proyek infrastruktur di dalam negeri, dampak perang dagang antara AS dengan China, serta penundaan keputusan investasi oleh para investor asing.

Jika melakukan analisis terhadap faktor-faktor penurunan realisasi investasi tersebut, memang nilai tukar rupiah menjadi salah satu faktor yang signifikan. Namun, tidak demikian dengan faktor penundaan keputusan investasi oleh para investor asing. Seharusnya, adanya 18 paket kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Jokowi memberikan garansi bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pasalnya 18 paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan banyak menyentuh aspek-aspek prinsip dan fundamental bagi per bagian kehidupan dan kegiatan ekonomi, baik di sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat umum (rumah tangga).

Atas dasar tersebut, sinyalemen kuat penundaan keputusan investasi tersebut lebih disebabkan oleh faktor politik sejalan dengan berjalannya tahun politik, yakni tahun 2018 dan 2019. Hasil interview dan survei yang dilakukan oleh Ahroni (1966), Basi (1963), dan Scholhammer (1977) kepada eksekutif perusahaan multinasional menyimpulkan bahwa bahwa peristiwa politik merupakan faktor yang terpenting dalam memutuskan investasi di luar negeri.

Lebih khusus, para eksekutif tersebut menyebutkan bahwa stabilitas dan sikap pemerintahan negara tujuan terhadap investasi asing merupakan pertimbangan yang sangat penting dalam memutuskan investasi. Hal ini karena instabilitas politik akan berdampak langsung terhadap investasi yang substansial, yakni fixed asset (aset tetap).

Oleh sebab itu, pada tahun politik ini sebaiknya pemerintah segera menerbitkan paket kebijakan ekonomi yang secara khusus mengatur tentang kekhawatiran-kekhawatiran pada investor terhadap risiko politik yang mungkin terjadi. Paket kebijakan ini paling tidak harus bisa menjawab dan mendefinisikan risiko secara lebih detail. Seperti, risiko keuangan atau kehilangan personel yang disebabkan oleh faktor-faktor non-market seperti makro ekonomi dan kebijakan sosial (fiskal, moneter, perdagangan, investasi, industri, penghasilan, tenaga kerja, dan pengembangan), atau kejadian yang berhubungan dengan ketidakstabilan politik (terorisme, kerusuhan, perang sipil).

Dengan demikian, melalui hadirnya paket kebijakan ekonomi yang secara khusus mengatur tentang risiko politik bagi investasi, diharapkan kekhawatiran mengenai terjadinya transfer risk (risiko yang berhubungan dengan capital payment), operational risk (yang mengancam sumber daya lokal), ownership control risk (kemungkinan pengambilalihan atau penyitaan) bisa diminimalisasi, sekaligus menjadi garansi bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 

Eko Setiobudi dosen STIE Tribuana Bekasi

(Tika/Sumber:Detik.com)

Related Post

Comment