Advertisement

Bupati Purwakarta Minta Pemerintah Pusat Kaji Ulang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

 Bupati Purwakarta Minta Pemerintah Pusat Kaji Ulang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Editor: Widia Sulistya Hot News —Minggu, 8 September 2019 13:10 WIB

Terasjabar.id - Pemerintah pusat berencana menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada tahun 2020 sebesar 100 persen.

Menanggapi hal itu, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menyampaikan apabila rencana tersebut diwujudkan akan berdampak pada anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Dia berharap pemerintah pusat bisa mengkaji ulang mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut.

"Kalau kebijakan itu disahkan tentu saja sangat berpengaruh terhadap anggaran. Saya harap pemerintah pusat mengkaji ulang rencana kenaikan iuran BPJS," ujar Anne, melalui keterangan tertulis yang diperoleh Tribun Jabar, di Kabupaten Purwakarta, Minggu (8/9/2019).

Anne mengatakan, kini daerah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 25 miliar, sharing dari APBD provinsi sebesar Rp 11 miliar, sisanya Rp 14 miliar dari APBD kabupaten.

Untuk jumlah warga yang telah tercover oleh BPJS kesehatan di Purwakarta yakni mencapai 84 ribu orang.

Menurutnya, cakupan warga yang menjadi peserta asuransi kesehatan ini, baru 75 persen dari total warga yang belum punya asuransi

. Padahal, Presiden telah menginstruksikan agar warga yang terlindungi asuransi pemerintah mesti 95 persen. Walaupun, kenaikan premi BPJS Kesehatan ini akan menjadi kebijakan nasional.

"Jika kebijakan itu direalisasikan maka harus menyiapkan anggaran dua kali lipat," katanya.

Pihaknya pun akan melakukan pembahasan mengenai asuransi kesehatan tersebut. Sehingga cakupan warga yang menjadi peserta BPJS Kesehatan bertambah.

"Tapi kebijakan baru soal kenaikan juga akan kami ikuti," ujarnya.



(tribunjabar.id)

Bupati Purwakarta Minta Pemerintah Pusat Kaji Ulang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan


Related Post


 


Loading...