Advertisement

Polri Kordinasi dengan Bawaslu soal Pernyataan Bupati Boyolali ke Prabowo

S.N.A 6 11 18 Hot News
Polri Kordinasi dengan Bawaslu soal Pernyataan Bupati Boyolali ke Prabowo

Terasjabar.id - Polri melakukan kordinasi dengan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) untuk mendalami adanya pernyataan dari Bupati Boyolali Seno Samodro terhadap calon Presiden Indonesia nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Bupati Boyolali melontarkan kalimat yang dinilai keras saat menggelar aksi unjuk rasa terhadap pernyataan Prabowo terkait "Tampang Boyolali". Menurut Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto kordinasi itu untuk menentukan pernyataan "Asu" Bupati Boyolali masuk pidana umum atau bukan.


"Ya makanya koordinasi dengan Bawaslu apakah itu masuk dalam ranah proses unjuk rasa atau bukan, pidana umum apa bukan," kata Setyo di Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan


Setyo

Setyo menyebut, pelaporan tersebut sudah dilimpahkan ke Polda Jawa Tengah. Di sisi lain, terkait pernyataan itu, Bupati Boyolali kemarin juga sudah dilaporkan oleh sejumlah pihak ke Bareskrim Polri.

"Yang saya dengar ada yang melapor ke Mabes Polri tapi sudah dilimpahkan ke Polda Jateng karena Mabes Polri sudah cukup banyak," tutud Setyo.

Sebelumnya, seorang warga bernama Ahmad Iskandar melaporkan Bupati Boyolali Seno Samodro ke Bareskrim Polri. Laporan tersebut terkait dengan aksi unjuk rasa pada 4 November kemarin. Pada saat unjuk rasa tersebut, Bupati Boyolali Seno Samodro turut hadir.

Ahmad mengatakan, kehadiran Bupati Boyolali dalam demo massa sesuai dengan fakta dan rekaman video yang ada. Dalam demo itu, Seno Samodro sempat berpidato dan menyatakan Prabowo 'asu'.

"Perkataan Bupati Boyolali itu dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Dikarenakan yang dituju dalam pernyataan tersebut adalah seorang capres yang banyak memiliki pendukung di kalangan rakyat," ujar Ahmad di Bareskrim Polri, kemarin.

Prabowo

Atas pernyataan tersebut, pelapor dengan didampingi advokat pendukung Prabowo melaporkan Bupati Boyolali ke Bareskrim Polri, karena dianggap melanggar Pasal 156 KUHP Jo pasal 14 dan 15 UU No 1 tahun 1946.

Pelapor mengaku membawa barang bukti berupa video dan hasil screenshot dari media online. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor laporan LP/B/1437/XI/2018/BARESKRIM, tanggal 5 November 2018.

"Laporan ini bertujuan agar yang bersangkutan diperiksa atau disidik sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Ahmad.

(Sari/Sumber : Okezone.Com)

Related Post

Comment