Advertisement

Ratusan Mahasiswa Tuntut Keadilan di PTUN Bandung soal Sengketa Lahan Kampus STKIP Pasundan Cimahi

Ratusan Mahasiswa Tuntut Keadilan di PTUN Bandung soal Sengketa Lahan Kampus STKIP Pasundan Cimahi
Editor: Malda Teras Cimahi —Jumat, 2 Agustus 2019 17:31 WIB

Terasjabar.id - Ratusan mahasiswa yang terdiri dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Pasundan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pasundan, Sekolah Tinggi Hukum (STH) Pasundan, dan Universitas Pasundan menggelar unjuk rasa di depan Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jumat (2/8/2019).

Melalui pengeras suara dan bentangan spanduk putih, mereka menyuarakan bentuk kekecewaannya terhadap hasil putusan sidang pertama terkait sengketa lahan seluas 7.400 meter persegi yang berada di dalam komplek pendidikan STKIP Pasundan, Kota Cimahi.

PTUN Bandung pada 25 Juli 2019 lalu, telah memutuskan, membatalkan surat keterangan kepemilikan lahan yang dimiliki oleh STKIP Pasundan dan dinilai telah cacat administrasi, serta memenangkan gugatan pihak ahli waris atas nama Asep Pedro yang mengaku merupakan keluarga dari pemilik tanah sebelumnya yang kini digunakan oleh STKIP Pasundan Cimahi selama 33 tahun.

Atas dasar itulah, Ketua BEM Mahasiswa STKIP Pasundan Cimahi, Muhammad Ramdan Aditya bersama mahasiswa lainnya menggelar aksi guna meminta keadilan dari lembaga yudikatif tersebut. Selain itu, Ia pun berjanji akan terus mengawal proses persidangan hingga putusan akhir.

“STKIP Pasundan Cimahi itu adalah salah satu kampus pencipta para atlet kebangaan Indonesia di kancah nasional hingga internasional. Kami tidak mau kampus kami akhirnya mendapat perlakuan seperti ini, sehingga kami menuntut adanya keadilan dan kami akan terus melakukan aksi sampai almamater kami bisa menerima haknya kembali," ujarnya usai aksi di PTUN Bandung, Jalan Dipenogoro, Kota Bandung, Jumat (2/8/2019).

Aditya pun menuturkan, selama ini pihak sivitas akademika STKIP Pasundan selalu mendapat tindak intimidasi dari pihak penggugat, meskipun belum adanya putusan sah dari PTUN Bandung, seperti memasang spanduk besar bertuliskan DISEGEL di depan gerbang masuk, menggembok gedung Local Education Center (LEC) yang bediri diatas tanah sengketa tanpa seizin pihak kampus, serta kerap adanya pemantauan yang dilakukan setiap hari terhadap situasi di dalam kampus.

"Bahkan saat bulan puasa lalu, kami sedang menggelar aktivitas kegiatan rutin di atas tanah yang bersengketa itu, kemudian tiba-tiba mereka (pihak ahli waris) datang dan memaksa untuk membubarkan kegiatan kami, padahal pihak kampus pun tidak mempermasalahkan hal itu, sehingga hampir saja kami terbawa emosi, untungnya pihak kampus bisa meredakan emosi kami," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua STKIP Pasundan Cimahi, Dedi Supriadi menjelaskan bahwa, pada Tahun 1986, Yayasan Paguyuban Pasundan telah membeli tanah tersebut dari tokoh masyarakat setempat bernama Endang Sunarya dan langsung dilakukan pensertifikasian untuk menguatkan keabsahan identitas hak milik STKIP Pasundan Cimahi.

Namun setelah penyelenggaraan pelayanan pendidikan berlangsung selama 33 tahun, tiba-tiba terdapat pihak yang mengaku keluarga ahli waris yang melakukan gugatan atas tanah tersebut.

“Selama 33 berjalan tidak ada permasalahan apapun, hingga pada November 2018 terdapat seorang ahli waris bernama Asep Pedro yang menggugat sebagian tanah milik STKIP Pasundan Cimahisaat ini,” ujarnya ditemui di lokasi yang sama.

Dedi menambahkan, sengketa lahan itu pun berlanjut pada gugatan di PTUN Bandung. Meskipun sejumlah berkas bukti kepemilikan menunjukan milik STKIP Pasundan dan telah disampaikan kepada majelis hakim, namun putusan pengadilan berkata lain. Sehingga dengan kekalahan di PTUN Bandung tersebut, pihaknya akan mengajukan banding ke Kejaksaan Tinggi Jakarta.

“Kami memiliki keyakinan jika STKIP Pasundan memiliki bukti yang sah atas kepemilikan tanah tersebut. Namun hakim memutuskan lain, maka kami akan terus memperjuangkan ini hingga ke Kejaksaan Tinggi,” ucapnya.

Hal senada disampaikan oleh Wakil ketua I STKIP Pasundan Cimahi, Jajang Hendar Hendrawan. Menurutnya dengan putusan yang tidak berkeadilan tersebut, langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh pihak STKIP Pasundan Cimahi bersama biro hukum akan melakukan banding ke kejaksaan tinggi di Jakarta.

“Kami ingin menindaklanjuti apa yang membuat putusan yang membatalkan sertifikat yang dimiliki STKIP Pasundan, mengapa bukti-bukti dikesampingkan sehingga tanah yang pernah kami beli saat ini tanahnya benar-benar hilang,” ujarnya.

Hal ini tentu menjadi sesuatu yang disayangkan di dunia pendidikan, mengingat bahwa STKIP Pasundan Cimahi adalah salah satu institusi yang melahirkan banyak atlit yang berprestasi baik di kejuaraan nasional maupun internasional, oleh karena itu hal ini patut diperhatikan oleh pemerintah.

“Semoga sengketa tanah ini dapat diselesaikan dengan baik, tentunya kepemilikan tanah kembali menjadi hak milik STKIP Pasundan,” katanya.


(Tribunjabar.id)

Mahasiswa STKIP pasundan PTUN Bandung Cimahi


Related Post



Loading...