Advertisement

Fasos Fasum tak Diserahkan, Pemkot Cimahi Buru Pengembang Nakal

Fasos Fasum tak Diserahkan, Pemkot Cimahi Buru Pengembang Nakal
Editor: Dea Teras Cimahi —Rabu, 24 Juli 2019 10:47 WIB

Terasjabar.id - Pengembang perumahan kerap tidak patuh dalam menyediakan dan menyerahkan aset fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) kepada Pemerintah Kota Cimahi. Hal itu menghambat pengelolaan aset fasos fasum yang mestinya bisa dirasakan masyarakat.

Landasan akan pentingnya penyediaan ruang publik yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, hingga Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, yang mengamanatkan pentingnya penyediaan fasum dan fasos.

Diperkuat dengan dasar penyerahan fasos dan fasum yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Penyerahan Prasarana serta Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

Tak bertanggung jawab

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cimahi Amy Pringgo Mardhani mengatakan, pengembang kebanyakan angkat kaki setelah perumahan yang dibangun habis terjual.

"Mereka hanya tahu membangun, padahal ketika progres 80 persen kavling terjual harus sudah ada serah terima fasos dan fasum ke pemerintah daerah. Ini yang tidak dilakukan, sekarang kesulitan menagih karena kebanyakan pengembang sudah tidak ada," ujarnya, ditemui di kompleks Pemkot Cimahi Jalan Raden Demang Hardjakusumah, Selasa, 23 Juli 2019.

Berdasarkan data, hingga 2019 baru ada 3 pengembang perumahan yang menyerahkan fasos dan fasum ke Pemkot Cimahi yaitu Komplek Puri Cipageran, Perumnas Cijerah, dan Pilar Mas. 

Pemerintah menargetkan semua perumahan yang ada di Kota Cimahi untuk bisa diambil alih  fasos dan fasumnya. Saat ini, pihaknya sedang dalam tahap reinventarisasi.

"Secara kasar, ada sekitar 100 perumahan di Cimahi. Kita masih data agar jumlahnya valid oleh konsultan. Untuk proyeknya sedang dilelangkan, kemungkinan akhir Desember baru ada hasil," tuturnya. 

Setelah diketahui jumlah perumahan yang berdiri di Kota Cimahi, lanjut Amy, baru dihitung potensi luas aset fasos dan fasum yang bisa diambil alih Pemkot Cimahi.

"Tergantung luasannya, nanti bisa muncul nilai materinya. Dengan melihat jumlah, kemungkinan bisa sampai puluhan miliar. Makanya ini potensi aset daerah, kita ambil alih untuk kita selamatkan karena fasum-fasos merupakan hak masyarakat," ucapnya.

Apalagi, terindikasi area fasum-fasos turut diperjualbelikan. "Indikasinya kan ada, makanya diselamatkan agar jangan sampai beralih fungsi. Masyarakat membeli rumah sudah dihitung dengan fasum fasos, pemasukan untuk daerah juga," katanya.

Pihaknya memulai pendekatan ke perumahan yang pengembangnya masih ada. "Kita coba dengan pengembang yang masih ada sebagai permulaan, untuk memudahkan. Sebab, sulit juga kalau pengembang tidak ada, harus menagih kemana, karena aset itu biasanya ada catatan kepemilikan berupa sertifikat yang harus dikuasai," tuturnya. 

Tidak taat aturan

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, Rama Eka Darma, mengatakan pihaknya mendampingi Pemkot Cimahi dalam upaya penarikan aset fasum-fasos dari pengembang. "Sudah mulai bergerak, dan saya lihat memang pengembang yang ada di Cimahi terbilang paling tidak taat aturan dalam penyerahan aset ke pemerintah. Pengembalian pun bukan inisiatif sendiri, tapi setelah diminta oleh pemerintah. Ada juga perumahan yang sudah tidak ada pengembangnya, nanti akan diambilalih secara sepihak," ujar Eka. 

Teknis pengambilalihan aset fasos dan fasum secara sepihak oleh pemerintah daerah yakni menyurati pengembang, mengecek data pengembang di Sisminbakum Kemenkumham, bersurat ke Kabupaten Bandung sebagai daerah induk sebelum otonomi daerah Kota Cimahi, menunggu balasan surat yang disampaikan, hingga menerbitkan berita acara di media massa.

"Itu ditempuh kalau pengembangnya sudah tidak ada. Nanti kita bertemu dengan warga yang dianggap sebagai perwakilan untuk menyerahkan aset di perumahan ke pemerintah daerah. Kami dukung Pemkot Cimahi dalam upaya inventarisir dan pengelolaan fasum-fasos dari perumahan sebagai bagian dari aset daerah yang harus diamankan," tuturnya.

(pikiran-rakyat.com)

Fasos Fasum tak Diserahkan Pemkot Cimahi Buru Pengembang Nakal


Related Post



Loading...