Pilih PKS di Pemilu 2019, SIM Gratis dan Bebas Pajak Motor? Pengamat Politik Sebut Mustahil

Malda 22 1 19 Politik
 Pilih PKS di Pemilu 2019, SIM Gratis dan Bebas Pajak Motor? Pengamat Politik Sebut Mustahil

Terasjabar.id - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menjanjikan dua hal jika mereka menang di Pemilu 2019 nanti.

Salah satunya jika PKS menang Pemilu 2019, PKS akan memperjuangkan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup.

Adapun pernyataan itu dilontarkan oleh Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS, Almuzzammil Yusuf saat menggelar konferensi pers di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, pada Kamis (22/11/2018).


Dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Kamis (22/11/2018), Almuzzammil Yusuf menyebut pajak sepeda motor yang akan dihapus adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk sepeda motor ber-CC kecil.

Sedangkan untuk SIM, Almuzzammil Yusuf mengatakan, SIM yang diberlakukan untuk seumur hidup adalah SIM A, SIM B1, Sim B2, SIM C DAN SIM D.

Adapun Almuzzammil Yusuf mengatakan ada tiga alasan mengapa PKS memperjuangkan RUU tersebut.

Yang pertama, PKS ingin meringankan beban hidup masyarakat kecil.

Selain itu, Almuzzammil Yusuf pun memberikan data-data yang menunjukkan beban hidup masyarakat semakin berat karena tarif dasar listrik yang naik dan harga beras kualitas medium yang terus naik.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (ist)

Kemudian yang kedua, penghapusan pajak ini menurut Almuzzammil Yusuf akan mengurangi waktu produktif yang hilang akibat masyarakat harus mengurus administratif.

Almuzzammil Yusuf juga membeberkan jika penghapusan pajak tersebut tidak akan mengganggu keuangan APBD Provinsi.

"Penghapusan pajak ini tidak akan menganggu secara signifikan keuangan APBD provinsi," ujar Almuzzammil Yusuf.

"Seperti kita ketahui bahwa pajak sepeda motor selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah provinsi, namun demikian data beberapa provinsi menunjukan bahwa porsi dari pendapatan pajak sepeda motor itu sekitar 7-8% dari total APBD," kata Almuzzammil Yusuf.

Sedangkan untuk masalah SIM, menurut Almuzzammil Yusuf sangat merepotkan jika masyarakat harus mengurus perpanjangan SIM setiap 5 tahun sekali.

Panik?

Sementara itu, Terkait program PKS untuk menghapuskan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pihak kepolisian pun angkat bicara.

Polri menilai, Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup membutuhkan kajian mendalam.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, dua kebijakan tersebut juga perlu didiskusikan dengan pihak-pihak terkait.

Pernyataan ini disampaikan Dedi menanggapi usulan Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) yang menjadikan dua hal tersebut sebagai janji kampanye pada Pemilu 2019.

"Perlu kajian akademis untuk mengubah suatu produk hukum, dan pengkajian secara komprehensif oleh stakeholders terkait," ujar Dedi ketika dihubungi oleh Kompas.com, Jumat (23/11/2018).

Tak hanya, pihak kepolisian, menurut pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Prof Dr Muradi, ini adalah bentuk dari kepanikan PKS.

“Menurut saya PKS panik, karena dia gerah. Ada Garbi, dia naik, karena sebagian anak muda lari ke Garbi,” ujarnya ketika dihubungi Tribun Jabar belum lama ini.

Pengamat Politik dari FISIP Unpad, Dr Muradi
Pengamat Politik dari FISIP Unpad, Dr Muradi (Istimewa)

Sebagai informasi, Garbi atau Gerakan Arah Baru Indonesia adalah sebuah organisasi masyarakat yang digagas mantan Presiden PKS Anis Matta.

Organisasi ini menargetkan generasi milenial untuk bergabung.

“Orang akan berpikir dua kali untuk pilih partai lain ketimbang PKS, karena garbi akan mewacanakan membentuk partai dimana sebagian struktur PKS ada di Garbi,” ujarnya.

Menurut Muradi, wacana PKS ini di luar tradisinya sebagai partai berbasis agama.

Alih-alih mewacanakan undang-undang yang berkaitan dengan keagamaan, PKS justru mewacanakan undang-undang yang tidak berbasis kepentingan konstituennya.

Sehingga, ia memandang cara PKS menarik perhatian publik cukup unik.

“Karena sebagai partai Islam dia tidak mewacanakan keagamaan. Misalnya contoh, dia mau mewacanakan soal syar’i dan lain-lain. Ini partai berbasis Islam tapi mewacanakan hal yang umum, yang saya kira dalam tradisi politik ini agak unik, karena dia tidak berbasis pada kepentingan konstituennya,” ujarnya.

Selain itu, kata Muradi, wacana undang-undang ini merupakan cara PKS untuk mendorong elektabilitas secara cepat.

“Karena hasil survei, dia dibawah 4 persen. Kedua, ada kompetitor yang sama, yang akan bikin partai, ketiga, secara infrastruktur partai akan kehilangan kalau Garbi menjadi parpol,” ujarnya.

Muradi juga berpendapat bahwa kedua wacana tersebut hampir mustahil terealisasi.

Untuk merealisasikan wacana tersebut, PKS harus terlebih dulu memenangi Pemilu Legislatif 2019.

Andai menang, PKS juga harus meyakinkan semua anggota DPR RI untuk menyetujui peraturan ini disertai rancangan mengganti pendapatan negara yang hilang karena penghapusan pajak kendaraan bermotor.


(Ren/Sumber;tribunjabar.id)

Related Post

Comment