Prabowo Bisa Contek Makan Siang Gratis Ala India
Terasjabar.id - Program unggulan Calon Presiden (capres) dan Calon Wakil Presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yaitu makan siang gratis akan diimplementasikan pada 2025.
Pertanyaannya, apakah hal ini dapat diimplementasikan dengan baik dan sesuai rencana? dan apakah ada contoh negara yang telah dan sukses menerapkan program makan gratis?
Untuk diketahui, program makan siang gratis untuk anak-anak ini bukan yang pertama di dunia. Salah satunya yakni India yang telah menunjukkan hasil dari penerapan program tersebut.
Program Makan Gratis India
Program Nasional Dukungan Gizi untuk Pendidikan Dasar (The National Programme of Nutritional Support to Primary Education/NP-NSPE) yang dikenal sebagai Mid-Day Meal Scheme (MDMS) diluncurkan oleh Pemerintah India pada tahun 1995.
NP-NSPE merupakan program yang bertujuan untuk mengatasi "kelaparan di kelas" dan mendorong anak-anak miskin, yang termasuk kelompok kurang mampu, untuk bersekolah secara teratur dan membantu mereka berkonsentrasi pada kegiatan kelas.
Program ini pada dasarnya diluncurkan dalam upaya untuk mengatasi masalah ketahanan pangan, kekurangan gizi dan akses terhadap pendidikan dalam skala nasional.
Sebagai catatan, MDMS ini merupakan program pemberian makanan sekolah terbesar di dunia yang menjangkau sekitar 12 crore anak di lebih dari 12,65 lakh sekolah/pusat EGS di seluruh negeri atau lebih dari 125 juta anak berusia 6-14 tahun.
Seiring berjalannya waktu, MDMS berubah nama menjadi PM-POSHAN (POshan SHAkti Nirman).
Urgensi Program Makan Gratis India
Dua masalah utama yang berkaitan dengan anak-anak di India adalah banyaknya anak-anak yang putus sekolah dan besarnya kekurangan gizi.
Pada tahun 2004, sekitar 15% anak-anak pada kelompok usia 6-14 tahun tidak bersekolah.
Menurut survei kesehatan keluarga nasional ketiga yang dilakukan pada tahun 2006, 46% anak-anak di bawah usia 3 tahun di India mengalami kekurangan berat badan (dibandingkan dengan 8% di China), dan India adalah rumah bagi 57 juta anak atau lebih dari sepertiga dari 146 juta anak-anak yang mengalami kekurangan gizi di dunia.
Angka-angka tersebut mempunyai implikasi serius terhadap perkembangan pribadi dan potensi produktif bangsa serta hak asasi anak-anak di India, seperti akses terhadap makanan dan pendidikan.
Tantangan Implementasi Program Makan Gratis India
Di tahap awal, salah satu permasalahan terbesar yang dialami India yakni penerapan program dalam skala besar mengingat besarnya jumlah penerima program makan gratis ini.
Berdasarkan pedoman yang ada, pemerintah dapat memobilisasi dukungan masyarakat dan mendorong kemitraan pemerintah-swasta untuk melaksanakan inisiatif tersebut.
Maka dari itu, pemerintah India mulai bermitra dengan organisasi nirlaba, seperti Akshaya Patra, untuk melaksanakan program ini dan menyediakan makanan tengah hari untuk anak-anak di sekolah.
Pemerintah Karnataka adalah pemerintah negara bagian pertama yang melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menyediakan makanan siang hari kepada anak-anak sekolah di India.
Lebih lanjut, keterlibatan LSM dalam program multilateral/bilateral meningkatkan tingkat kerjasama. Lebih dari sekedar implementasi, LSM juga berperan dalam merancang dan mengelola program bersama dengan pemerintah di semua tingkatan.
Terbukti, keputusan untuk melibatkan LSM dalam pelaksanaan program pemberian makanan di sekolah membantu Pemerintah Karnataka meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya tersebut. Kesuksesan kemitraan pemerintah-swasta dalam memberi makan anak-anak di sekolah pemerintah dan sekolah yang dibantu pemerintah menjadi sebuah preseden yang membuka peluang bagi Pemerintah India untuk berhasil memanfaatkan keterampilan dan sumber daya sektor swasta.
Hasil Program Makan Gratis India
Sebuah survei terhadap 70 desa tertinggal di negara bagian Madhya Pradesh melaporkan bahwa:
1. 90% guru dan juru masak mengatakan makanan disediakan secara rutin.
2. 96% orang tua menginginkan skema ini terus berlanjut.
3. 63% orang tua dan 74% guru merasa bahwa makanan telah membantu meningkatkan kemampuan belajar anak.
4. Terdapat peningkatan sebesar 15% dalam pendaftaran secara keseluruhan.
5. Skema ini memainkan peran penting dalam mengurangi angka putus sekolah, terutama di kalangan anak perempuan.
Survei tersebut menyimpulkan bahwa skema MDMS meningkatkan kesetaraan sosial dengan mempertemukan anak-anak dari kelompok sosial yang berbeda.
Pembiayaan Program Makan Gratis India
Dana dibagi antara Pemerintah India pusat dan pemerintah negara bagian dengan perbandingan 60:40 untuk biaya memasak dan honorarium.
Pemerintah India menanggung seluruhnya biaya untuk komponen berulang lainnya. Untuk negara bagian dari Timur Laut (NER) dan negara bagian Himalaya, rasio pembagiannya adalah 90:10. Sementara Union Teritories (UT) tanpa badan legislatif sepenuhnya didanai oleh Pemerintah India.
Untuk tahun 2021-2022, Pemerintah India mengeluarkan dana untuk MDMS sebesar 11.500 ₹ crore atau sekitar Rp23,7 triliun.
Jika dibandingkan dengan anggaran untuk kementerian pendidikan, maka porsi MDMS hanya sekitar 12,5%.
Sedangkan untuk tahun anggaran 2023/2024, India mengalokasikan anggaran INR 11.600 crore atau sekitar US$1,4 miliar (Rp21,45 triliun) untuk MDMS.
Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran
Sebagai perbandingan, menurut laporan komite MDM (1995), usaha pertamanya dilakukan sekitar tahun 1925 yang saat itu diperkenalkan untuk anak-anak dengan status sosial ekonomi miskin di kawasan Madras Corporation di negara bagian Tamil Nadu.
Seiring berjalannya waktu, program MDM ini tak berjalan mulus. Program ini penuh dengan korupsi dan penerapannya yang tidak tepat, sehingga sering kali membahayakan dan mengecewakan kelompok rentan yang ingin dilayani.
Sempat terjadi insiden keracunan makanan di sekolah di Bihar yang menewaskan 23 anak. Times of India pun pernah melaporkan bahwa 50 siswa sekolah dasar negeri harus dirawat di rumah sakit di Bihar setelah makan makanan yang terkontaminasi bangkai kadal.
Hal ini menunjukkan, bahwa program makan gratis bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan dan tidak mudah dijalankan dengan mulus.
Program makan gratis Prabowo-Gibran membutuhkan US$30 miliar atau sekitar Rp450 triliun per tahun dengan anggaran Rp15.000 per anak dengan menu makanan diserahkan ke masing-masing daerah. Yang jelas, ia mengatakan, anggaran itu di luar program susu gratis.
"Itu di luar susu. (Tapi untuk menunya) itu nanti dilepaskan ke daerah masing-masing, kan kita tidak menyeragamkan. Tapi Rp15.000 merata," ungkap Airlangga.
Untuk diketahui, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan saat ini terdapat balita sebanyak 22,3 juta, anak TK 7,7 juta, SD 28 juta, dan Madrasah hingga SMP 12,5 juta. Jika dijumlahkan, tidak kurang dari 70 juta anak menjadi target program makan gratis ini.
Ia pun mengatakan bahwa program ini akan mulai dilaksanakan pada 2025 mendatang.
Ketua Umum Partai Golkar ini juga menjelaskan alasan pemerintahan Joko Widodo memasukkan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025 mendatang. Menurutnya hal itu supaya program bisa dilakukan dengan lancar pada tahun 2025 mendatang.
"Kita kan minta arahan pak Presiden Joko Widodo bahwa pemerintahan itu berlanjut. keberlanjutan. oleh karena itu program yang memerlukan anggaran itu dipersiapkan di inmark di RAPBN 2025. Karena nanti pelaksanaan RAPBN adalah pemerintah mendatang supaya bisa berjalan lancar," jelasnya.
(Sumber: CNBCIndonesia)