Respons KPU dan Bawaslu Soal Film Dokumenter Dirty Vote : Perspektif Masyarakat Tidak Bisa Disetir
Terasjabar.Id -
Rahmat mengatakan Bawaslu menghindari ragam hal yang dapat menimbulkan konflik dan semacamnya, apalagi menjelang masa pemungutan suara. Ia tak ingin di masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal itu.
“Namun hak kebebasan berekspresi, berpendapat, apa yang diungkapkan oleh teman-teman adalah hak yang dilindungi konstitusional, demikian juga hak dan tugas Bawaslu dijamin dan diatur oleh undang-undang juga,” kata Rahmat.
Sementara itu, KPU merespons soal tuduhan kecurangan pelaksanaan Pemilu 2024 dengan meminta pihak terkait untuk melihat kerja-kerja profesional yang dilakukan komisinya.
“Intinya KPU mau ada apapun, pernyataan apapun, yang penting kami bekerja sungguh-sungguh, bekerja berdasarkan aturan, profesional, menjaga integritas dan juga menjaga netralitas,” ujar Hasyim usai meninjau pelaksanaan pemungutan suara seperti dikutip dari Antara di World Trade Center (WTC), Kuala Lumpur, Ahad 11 Februari 2024.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, pekerjaan yang dilakukan KPU tersebut masih terus berlangsung. “Yang penting kita tunjukkan itu. Nanti macam-macam tuduhan kan akan terbantah dengan kerja-kerja kita ya,” ujar Hasyim.
Menurut dia, pada akhirnya sejumlah tuduhan itu akan terbantahkan oleh fakta. “KPU tidak ada niat berbuat yang aneh-aneh,” kata Hasyim.
Hasyim meninjau proses penyaluran suara Warga Negara Indonesia (WNI) yang melaksanakan pemungutan suara untuk Pemilu 2024 di WTC Kuala Lumpur bersama Komisioner KPU Idham Holik dan Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur Umar Faruk.
Film Dirty Vote dirilis Ahad, 11 Februari 2024. Film dokumenter yang disutradarai oleh Dandhy Laksono ini mengungkap soal dugaan kecurangan sistematis Pemilu 2024.
Dalam siaran tertulisnya, Dandhy menyampaikan film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 esok akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.
“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” kata Dandhy.
Bagaimana respon KPU dan Bawaslu?
Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI buka suara soal dugaan lancung dalam pelaksanaan dan pengawasan yang ditujukan kepada kedua lembaga penyelenggara Pemilu 2024 itu.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mempersilakan pihaknya dikritik. Menurutnya, perspektif masyarakat tidak bisa disetir.
“Alhamdulillah, silakan kritik kami, proses sedang berjalan kami tidak ingin proses-proses ini dianggap tidak benar,” kata Rahmat di Media Center Bawaslu RI, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 11 Februari 2024.
Menurut Rahmat, Bawaslu telah melakukan tugas dan fungsi, namun mempersilakan masyarakat berperspektif lain. Rahmat mengatakan tak bisa menyetir perspektif masyarakat terhadap kinerja Bawaslu.
“Silakan saja mengkritisi Bawaslu, tak ada masalah selama kami melakukan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Rahmat terkait dokumenter Dirty Vote.
Sumber : Tempo