Menkes Sebut Vaksin Gotong Royong oleh Swasta Lambat Padahal Itu Penting Buat Akhiri Pandemi
TERASJABAR.ID-Program vaksin Covid-19 berbayar ditunda karena dinilai tak sejalan dengan intruksi Presiden RI Joko Widodo pada Desember 2020 yang meminta vaksin Covid-19 gratis.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan latar belakang program tersebut. Pada 26 Juni 2021, ada rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas inisiatif Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).
LIHAT JUGA:
View this post on Instagram
Rapat membahas vaksinasi gotong royong yang kecepatannya perlu ditingkatkan. Alasan lainnya, kata Budi Gunadi Sadikin, karena program vaksinasi gotong royong oleh swasta berjalan lamban.
"Vaksinasi gotong royong mungkin sekarang itu speed-nya 10.000-15.000 dosis per hari, dari target 1,5 juta dosis, baru 300.000. Jadi memang ada concern, ini kok lambat yang sisi vaksinasi gotong royong," ungkap Menkes di rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (13/7/2021).
TONTON JUGA:
Di rapat di kantor Airlangga Hartarto itu, akhirnya disepakati beberapa hal untuk mempercepata vaksinasi gotong royong individu.
Yakni, membuka ke rumah sakit yang juga memiliki program vaksinasi gratis pemerintah, memberikan kepada anak dan ibu hamil atau menyusui, serta membuka kepada individu.
Poin yang disepakati itu juga dibahas di Rapat Kabinet untuk dibahas lagi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang sekaligus sebagai Ketua KPC-PEN, memberi masukan untuk membuka vaksinasi gotong royong bagi individu.
BACA JUGA:Pamflet Menghebohkan Bertuliskan Tak Percaya Covid-19 Beredar di Sukabumi, Ini Isi Tulisannya
"Dari situ (ratas) Menko Perekonomian memberikan masukan sebagai Ketua KPC-PEN, kemudian kami harmonisasi dan kami keluarkan aturannya," kata Menkes.
Ia menerangkan, vaksinasi gotong royong merupakan upaya untuk mempercepat vaksinasi Covid-19. Dengan mempercepat vaksinasi, herd immunity bisa tercapai
"Vaksinasi gotong royong kita lihat seharusnya masih bisa lebih cepat, karena swasta kan seharusnya lebih cepat geraknya dari pemerintah untuk bisa mengakselerasi cakupan vaksinasi ini," kata dia.
Lalu, program vaksinasi gotong royong tidak memiliki keterlibatan negara dari sisi anggaran atau tidak menggunakan APBN, tetapi dana dari BUMN dan perusahaan swasta.
Di sisi lain, biaya yang ditanggung oleh individu ataupun badan hukum yang mengikuti program vaksinasi gotong royong akan membantu meringankan beban APBN dalam upaya menangani pandemi di Indonesia.
"Pada diskusinya waktu itu juga disampaikan, karena ini biaya ditanggung oleh individu, maka ini dapat meringankan beban APBN," katanya
Selain itu, dengan vaksin gotong royong individu, bisa memudahkan masyarakat yang kesulitan dapat akses vaksin untuk segera divaksin.
Pelaksanaan vaksinasi gotong royong itu juga dia nilai tidak berbenturan dengan program vaksinasi gratis pemerintah karena menggunakan jenis vaksin yang berbeda.
Vaksinasi gotong royong menggunakan Sinopharm dan Cansino, sedangkan vaksinasi gratis menggunakan Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer.
"Itu adalah landasan pemikiran pemerintah sehingga akhirnya kami buka dan vaksinasi gotong royong yang lamban ini penetrasinya bisa naik, serta bisa menjadi pilar baru untuk bisa mempercepat vaksinasi kita," papar Budi.
Ditunda Hingga Batas Waktu yang Tidak Ditentukan
Program vaksinasi Covid-19 berbayar atau vaksin gotomg royong individu yang digelar PT Kimia Farma ditunda untuk sosialisasi pada masyarakat.
"Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," kata Sekretaris Kimia Farma Ganti Winarno Putro, dalam keterangannya, Senin (12/7/2021), dikutip dari Kontan.
Gelaran vaksinasi Covid-19 berbayar ini merupakan manifestasi dari vaksinasi gotong royong individu yang diatur di Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tentang perubahan kedua atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.
Salah satu pasalnya, yakni Pasal 1 ayat 5 Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 menyebut:
Vaksinasi gotong royong adalah pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada individu/orang perorangan yang pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan, atau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada karyawan/karyawati, keluarga atau individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha.
Meski ada aturannya, di sisi lain, vaksinasi Covid-19 berbayar yang bertujuan mempercepat vaksinasi ini menuai kritik. Itu karenasedari awal pemerintah memastikan vaksin Covid-19 diberikan gratis, seperti disampaikan Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi pada 16 Desember 2020, yang menekankan soal vaksin gratis.
"Dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020).
Jokowi bahkan meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain untuk program vaksinasi gratis.
"Sehingga, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin," ujar Jokowi
(SUMBER TRIBUNJABAR.ID)