Pemerintah Menyiapkan Skenario Perpanjangan Masa PPKM Darurat Hingga Lebih dari Satu Bulan

Pemerintah Menyiapkan Skenario Perpanjangan Masa PPKM Darurat Hingga Lebih dari Satu Bulan
(Capture rapat Banggar : Google)
Editor: Epenz Hot News —Selasa, 13 Juli 2021 08:22 WIB

Terasjabar.id - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat direncanakan untuk diperpanjang hingga enam pekan. Sebelumnya, pemerintah menetapkan PPKM darurat dari 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

"PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7/2021).

Menkeu mengatakan PPKM darurat sangat berimplikasi kepada pertumbuhan ekonomi. Sri Mulyani juga menyebut, PPKM darurat membuat tingkat konsumsi masyarakat melambat, pemulihan ekonomi tertahan, dan pertumbuhan ekonomi kuartal III diprediksi melambat pada kisaran 4 persen - 5,4 persen.

Untuk itu, pemerintah akan memperkuat belanja APBN. Sebelumnya, pemerintah sudah menambah belanja di sektor kesehatan dan perlindungan sosial dalam program PEN.

Penambahan anggaran dua sektor tersebut berasal dari refocusing dan realokasi sektor lainnya, seperti bantuan UMKM dan Korporasi, serta program prioritas.

"Belanja APBN diperkuat untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 kepada perekonomian. Diperlukan akselerasi vaksinasi, efektifitas PPKM darurat, dan kesiapan sistem kesehatan." 

Isu PPKM darurat yang akan diperpanjang hingga 17 Agustus 2021 ini dibantah Juru Bicara Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menkomarves) Jodi Mahardi.

Ia menegaskan pemerintah masih sesuai dengan rencana awal, PPKM Darurat 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah meminta pemerintah menyusun worst case scenario atau skenario terburuk, jika kebijakan PPKM darurat tidak cukup efektif menekan tingkat positif harian Covid-19.

Ia mengakui worst case scenario membutuhkan dukungan anggaran sangat besar sehingga berkonsekuensi pada perubahan arah kebijakan dan sasaran dari postur APBN 2021 dan Rancangan APBN 2022.

“Mencermati keadaan dunia dan dalam negeri kita akibat Covid-19 dengan tingkat uncertainty tinggi, dan bila tidak terkelola dengan cukup baik, akan berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan kesehatan rakyat. Bila keadaan seperti ini berlangsung lama, akan berkonsekuensi mendalam terhadap APBN kita,” ujar Said dikutip dari situs resmi DPR.


Disadur dari (tribun network/van/kps/dpr.go.id/wly)

PPKM darurat Pandemi Covid-19 PRokes APEN APBN


Loading...