Korut Kritik Bantuan Kemanusiaan AS sebagai Skema Politik Jahat
Terasjabar.id - Seorang peneliti Korea Utara (Korut) mengkritik bantuan kemanusiaan Amerika Serikat (AS) sebagai 'skema politik jahat' untuk menekan negara-negara lain.
Seperti dilansir Reuters, Senin (12/7/2021), kritikan itu disampaikan setelah sekutu-sekutu AS termasuk Korea Selatan (Korsel) menyebut bantuan vaksin virus Corona (COVID-19) atau bantuan lainnya bisa memajukan kerja sama.
BACA JUGA:
View this post on Instagram
Kementerian Luar Negeri Korut mempublikasikan kritikan itu dalam situs resmi mereka pada Minggu (11/7) waktu setempat, yang menjadi indikasi jelas bahwa itu merupakan pemikiran pemerintah Korut.
Kang Hyon Chol yang diidentifikasi sebagai peneliti senior pada Asosiasi untuk Promosi Ekonomi dan Pertukaran Teknologi Internasional yang berafiliasi dengan kementerian, menyebut serangkaian contoh dari berbagai negara yang menurutnya menyoroti praktik AS dalam mengaitkan bantuan dengan tujuan kebijakan luar negeri atau tekanan isu hak asasi manusia (HAM).
"Ini dengan jelas mengungkapkan bahwa niat tersembunyi Amerika untuk mengaitkan 'bantuan kemanusiaan' dengan 'isu hak asasi manusia' adalah untuk melegitimasi tekanan mereka terhadap negara-negara berdaulat dan mewujudkan skema politik jahat mereka," tulis Kang dalam kritikannya.
TONTON JUGA:
Di antara contoh yang dia sebutkan adalah menurunnya bantuan Amerika untuk pemerintah Afghanistan, di mana AS menarik pasukan terakhirnya dalam beberapa pekan ke depan.
"Dalam praktik sebenarnya, banyak negara merasakan kepahitan akibat berharap banyak pada 'bantuan' dan 'bantuan kemanusiaan' Amerika," imbuh Kang.
Para pejabat AS mengatakan bahwa mereka mendukung bantuan kemanusiaan untuk Korut, tapi tidak ada upaya konkret yang dilakukan untuk memberikan bantuan langsung.
Korsel bersumpah akan memberikan pasokan vaksin Corona jika diminta, dan sejumlah pengamat berargumen bahwa bantuan asing semacam itu bisa membuka peluang untuk dilanjutkannya perundingan diplomatik dengan Korut, yang menolak sebagian besar tawaran dari Korsel dan AS sejak tahun 2019.
Menteri Unifikasi Korsel, yang menangani hubungan dengan Korut, menekankan bahwa kritikan peneliti Korut itu bukan pernyataan resmi dan menyatakan pihaknya akan terus mengupayakan kerja sama dengan Pyongyang untuk memastikan kesehatan dan keselamatan di kedua Korea.
Kourt tidak menunjukkan ketertarikan pada bantuan Korsel maupun AS, meskipun menerima bantuan terbatas dari China dan Rusia.
(sumber:detik.com)