Petisi Penolakan Vaksinasi Berbayar di Kimia Farma Sudah Ditandatangani Lebih dari 7 Ribu Orang

Petisi Penolakan Vaksinasi Berbayar di Kimia Farma Sudah Ditandatangani Lebih dari 7 Ribu Orang
Beritasatu.com
Editor: Malda Teras Viral —Senin, 12 Juli 2021 10:14 WIB

Terasjabar.id Vaksinasi COVID-19 gotong royong individu menuai pro dan kontra. Baru-baru ini, pakar epidemiologi Pandu Riono, Irma Handayani, pendiri Lapor COVID-19, hingga guru besar bidang sosiologi bencana Universitas Teknologi Nanyang Singapura Prof Sulfikar Amir, membuka petisi soal penolakan vaksin COVID-19 berbayar, untuk kemudian segera dibatalkan.

"Rencana pemerintah untuk memperbolehkan vaksinasi mandiri akan menyebabkan ketimpangan yang tinggi dan justru dapat memperpanjang pandemi," demikian narasi dalam petisi yang sudah ditandatangani lebih dari 7 ribu orang, per Senin (12/7/2021).

Petisi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir menyoroti suplai vaksin COVID-19 yang kini masih terbatas. Akibatnya, vaksin COVID-19 berbayar akan sangat menyulitkan masyarakat ekonomi menengah ke bawah menjadi prioritas vaksin Corona.

"Dengan suplai vaksin yang masih sangat terbatas, masyarakat yang berada di daerah dan ekonomi menengah ke bawah yang justru memiliki tingkat risiko penularan yang lebih tinggi bisa tidak diprioritaskan dalam pembagian vaksin," tulis petisi tersebut.

Alasan dibukanya vaksin COVID-19 berbayar untuk herd immunity dinilai tidak benar. Hal itu dikarenakan vaksinasi mandiri malah mempermudah akses pada masyarakat dengan ekonomi ke atas dan kerjasama dengan perusahaan swasta.

"Keputusan ini juga bertentangan dengan rekomendasi WHO, UNHRC (Dewan HAM PBB) dan kesepakatan global bahwa semua upaya pengendalian pandemi termasuk vaksinasi harus dilakukan dengan menghormati hak masyarakat untuk mendapatkan vaksin seadil-adilnya," lanjut petisi tersebut sembari menekankan perbaikan distribusi vaksinasi COVID-19 yang dinilai masih terkendala.(Detik.com)

Vaksinasi Kimia Farma epidemiologi viral


Loading...