Anggota DPR Kritik Vaksinasi Berbayar: Pemerintah Jangan Berbisnis dengan Rakyat di Masa Sulit Ini

Anggota DPR Kritik Vaksinasi Berbayar: Pemerintah Jangan Berbisnis dengan Rakyat di Masa Sulit Ini
KOMPAS.COM/DEWANTORO Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, saat kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI di Sumut dalam pertemuan di ruang rapat kedatangan KNO pada Jumat (28/5/2021)
Editor: Indra Hot News —Senin, 12 Juli 2021 09:38 WIB

TERASJABAR.ID-Program vaksinasi gotong royong individu yang berbayar dikritik anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati.

Menurut Kurniasih Mufidayati, program vaksinasi berbayar itu layaknya pemerintah berbisnis dengan rakyat sendiri.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut pun menilai kebijakan vaksinasi berbayar menunjukkan pemerintah inkonsisten dalam hal regulasi.

LIHAT JUGA:




View this post on Instagram

A post shared by Teras Jabar (@terasjabar.id)


Sebelumnya, program vaksinasi gotong royong ditanggung oleh perusahaan dan diberikan secara gratis untuk para pegawai perusahaan.

"Kami beri catatan pemerintah sering sekali berubah regulasi, sehingga sekarang muncul vaksin berbayar," ujar Kurniasih.

Suasana di klinik Kimia Farma Supratman yang akan memulai program Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Individu atau vaksinasi berbayar mulai Senin (12/7/2021).
Suasana di klinik Kimia Farma Supratman yang akan memulai program Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Individu atau vaksinasi berbayar mulai Senin (12/7/2021). (Tribun Jabar/Cipta Permana)

Ia pun berharap agar Presiden Joko Widodo konsisten pada kebijakan vaksin gratis untuk seluruh masyarakat, bukan malah memunculkan opsi vaksin berbayar.

Selain itu, Kurniasih juga mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah pemerintah untuk mencapai target satu juta vaksin per hari secara konsisten.

TONTON JUGA:

Menurutnya, pemerintah semestinya fokus pada program vaksinasi nasional dengan mendatangi langsung masyarakat, memperbanyak tenaga vaksinator, serta menambah kuota vaksin di daerah-daerah.

"Tantangan vaksinasi gratis kita banyak sehingga adanya vaksinasi berbayar bisa memengaruhi program vaksinasi nasional. Fokus pada target vaksinasi nasional yang masih banyak perlu perbaikan," ujar Kurniasih.

Diberitakan sebelumya, pemerintah melalui PT Kimia Farma Tbk menyelenggarakan program vaksinasi gotong royong berbayar bagi individu mulai 12 Juli 2021.

 pembelian vaksin dalam program ini sebesar Rp 321.660 per dosis. Peserta vaksinasi juga akan dikenakan tarif pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis.

Dengan demikian, untuk setiap satu dosis penyuntikan vaksin, peserta harus mengeluarkan Rp 439.570. 

Karena setiap individu membutuhkan dua dosis vaksin, total biaya vaksinasi per individu untuk dua dosis sebesar Rp 879.140.

BACA JUGA:Kabar Lesti dan Rizky Billar Setelah Acara Nikah Ditunda, Makin Mesra Rayakan Billar yang Lagi Ultah

Padahal, sebelumnya Presiden Joko Widodo pernah menegaskan pemerintah akan menggratiskan semua vaksin Covid-19.

"Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020).

(SUMBER TRIBUNJABAR,ID)


Angoota DPR Vaksinasi Berbayar Bisnis


Loading...