Fraksi DPRD Kota Cirebon Sampaikan Pemandangan Umum Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020

Fraksi DPRD Kota Cirebon Sampaikan Pemandangan Umum Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020
Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis (kiri), menerima berkas pemandangan umum PP APBD 2020 dalam rapat paripurna di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Selasa (6/7/2021).
Editor: Indra Hot News —Rabu, 7 Juli 2021 15:07 WIB

TERASJABAR.ID-Fraksi-fraksi DPRD Kota Cirebon menyampaikan pemandangan umum atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) APBD tahun 2020.

Pemandangan umum tersebut disampaikan melalui rapat paripurna yang diselenggarakan di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Selasa (6/7/2021).

LIHAT JUGA:






View this post on Instagram

A post shared by Teras Jabar (@terasjabar.id)


Namun, menurut dia, bukan berarti tidak ada koreksi karena masih terdapat SKPD yang belum memaksimalkan penyerapan anggaran.

"Dari laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2020, penyerapan anggaran SKPD  belum 100 persen," kata Harry Saputra Gani.

Ia mengatakan, kegagalan target penyerapan anggaran itu berakibat hilangnya manfaat belanja.

Pasalnya, dana yang dialokasikan ternyata tidak semua dapat dimanfaatkan oleh pemerintah.

"Artinya ada dana yang menganggur, tapi kami menyampaikan selamat kepada Pemkot Cirebon yang telah mendapat opini WTP dari BPK RI yang kelima kali berturut-turut," ujar Harry Saputra Gani.

Pihaknya juga berharap, pencapaian itu terus dipertahankan dan pengelolaan keuangan daerah lebih baik lagi.

TONTON JUGA:

Sementara Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana, mengatakan, capaian Opini WTP lima kali berturut-turut merupakan prestasi luar biasa.

Bahkan, keberhasilan itu merupakan kerja keras semua pihak karena tidak semua kota dan kabupaten lain bisa mendapatkannya.

Pihaknya juga meminta Pemkot Cirebon  menunjukkan kemandiriannya, misalnya meningkatkan target PAD.

"PAD merupakan indikator pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Selama ini, secara persentase PAD Kota Cirebon masih bergantung dana perimbangan pemerintah pusat," kata Ruri Tri Lesmana.

BACA JUGA:Lowongan Kerja Supervisor Produksi di Bogor Terbaru Juli 2021, Gaji 4-5 Juta, Lulusan SMA Bisa Lamar

Dalam rapat itu, Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati, mengatakan, sebelum Raperda PP APBD dibahas Banggar dan TAPD, harus disikapi fraksi-fraksi DPRD Kota Cirebon dahulu.

"Nantinya, Wali Kota Cirebon menyampaikan jawaban dari pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD," ujar Affiati. (adv)

(SUMBER TRIBUNJABAR.ID)

Fraksi DPRD APBD2020 Kota Cirebon


Loading...