PPKM Darurat, Menko Muhadjir Effendy Ingin Nakes Tracer Covid-19 Ditambah
Terasjabar.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyoroti pentingnya penambahan jumlah tracer Covid-19 di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Pasalnya, jumlah tracer dalam dua bulan ke belakang baru sebanyak lima ribu untuk seluruh Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Muhadjir saat Rapat Tingkat Menteri tentang Pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali dan Pelaksanaan Idul Adha 1442 H, Sabtu 3 Juli 2021 lalu.
"Kemenkes dan TNI/Polri sebenarnya sudah mengambil langkah, tapi itu kan surveillance. Kita perlu tracer yang memang dari tenaga medis. Meskipun peran Babinkamtibmas dan Satpol PP juga harus karena kadang-kadang diperlukan tindakan koersif apalagi saat PPKM Darurat sekarang ini," ucapnya dikutip dari rilis resmi Kemenko PMK pada Senin (5/7/2021).
Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat upaya kolaborasi antar kementerian/lembaga dan pihak-pihak terkait guna mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus menjelang dan saat peringatan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah atau yang dimungkinkan jatuh pada 20 Juli mendatang.
Untuk penguatan PPKM Darurat, Kemenko PMK mengusulkan terkait penguatan Satgas Covid-19 hingga di tingkat desa dan kelurahan dan bahkan tingkat RW/ RT, Perlunya gerakan memakai masker dan sedekah masker untuk penguatan prokes dasar bagi masyarakat yang sudah mulai abai, pengawalan penjualan obat-obatan sesuai HET, percepatan vaksinasi, penanganan berita hoaks, serta penanganan public panic.
"Saya kira apa yang akan kita lakukan ini sangat penting agar target penyebaran Covid-19 bisa berkurang di bawah 10 ribu perhari seperti sebelumnya. Karena kita tahu, perhari ini saja angkanya melonjak sangat signifikan di atas 25 ribu dan angka kematian kita juga sudah di atas 50 ribu untuk Indonesia," tutur Muhadjir.
Sementara itu, berkaca dari Idul Adha tahun lalu, Ketua Bidang Data dan IT Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah melaporkan bahwa kenaikan kasus terjadi mulai H-3 hingga H-1. Hanya, puncak lonjakan kasus yaitu pada H-1 dengan range kenaikan antara 3 sampai 57%.
Ia menyebut hal itu terjadi di 31 provinsi terutama dengan mobilitas masyarakat ke pusat-pusat perbelanjaan dan tempat wisata. Walhasil, potensi penularan menjadi sangat tinggi sehingga perlu adanya kebijakan lebih ketat terhadap aktivitas dan mobilitas dari masyarakat.
"Penetapan PPKM Darurat ini sudah sangat tepat, di samping juga tetap harus dilakukan optimalisasi 3T untuk menekan angka positivity rate maupun memantau varian-varian yang memang sudah tersebar di Indonesia. Pemantauan hingga ke level RT kemudian kolaborasi menjadi sangat penting," pungkas Dewi.
Disadur dari Sindonews.com