KPK Minta Kader Golkar Kelola Risiko Korupsi

KPK Minta Kader Golkar Kelola Risiko Korupsi
(Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Editor: Mfakhrezi Hot News —Kamis, 1 Juli 2021 10:18 WIB

TERAS JABAR- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar meminta kepada jajaran kader Partai Golkar untuk mengelola risiko korupsi di internal partai berlambang beringin itu. Lili meminta kader Golkar menerapkan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).

Lili menyampaikan hal tersebut saat memberikan materi pada kegiatan Bimbingan Teknis Pencegahan Korupsi Bagi Anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat (NTB) di Same Hotel, Mataram, Rabu, 30 Juni 2021.

LIHAT JUGA:






View this post on Instagram

A post shared by Teras Jabar (@terasjabar.id)


"Penting bagi Partai Golkar untuk mengelola risiko korupsi di internal parpol dengan menerapkan SIPP. Mengapa SIPP? Karena dengan SIPP akan menjaga marwah dan tujuan pendirian partai politik yang diamanatkan oleh konstitusi," ujar Lili, Kamis (1/7/2021).

Lili mengaskan, SIPP nantinya akan mengarahkan parpol dalam menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, SIPP mendorong parpol agar dikelola sesuai dengan kelaziman dalam sistem demokrasi serta pilihan publik dalam menyampaikan aspirasi politik.

TONTON JUGA:

Lili menyebutkan manfaat yang akan dirasakan parpol dengan menerapkan SIPP khususnya dalam meraih kepercayaan publik. Salah satunya yakni akan meningkatkan persepsi dan daya tarik masyarakat untuk bergabung di dunia politik.

BACA JUGA:

Messi-Ramos Tanpa Klub, Berikut Beberapa Pemain Bintang yang Kontraknya Habis

"Secara internal implementasi SIPP akan mendorong pada upaya pembaruan menuju parpol modern," kata Lili di depan kader Golkar.

 5 Masalah Utama

Lili menyebut KPK telah menyusun SIPP yang dilandasi dari hasil kajian KPK dan LIPI.

Ada lima masalah utama penyebab rendahnya integritas partai, yakni belum ada standar etika partai dan politikus, sistem rekrutmen yang belum berstandar, sistem kaderisasi yang belum berjenjang dan belum terlembaga, masih rendahnya pengelolaan dan pelaporan pendanaan partai, dan belum terbangunnya demokrasi internal partai.

"KPK juga memahami bahwa persoalan pendanaan merupakan salah satu permasalahan partai. Karenanya KPK telah dan sedang mendorong peningkatan pendanaan partai yang berasal dari anggaran negara," kata Lili.

(Sumber,Liputan6.id)

STOP PEMBERANTASAN KORUPSI


Loading...