Pilkades Desa Salamnunggal, Potret Buram Wajah Demokrasi Kecamatan Leles Kabupaten Garut

Pilkades Desa Salamnunggal, Potret Buram Wajah Demokrasi Kecamatan Leles Kabupaten Garut
Editor: Jajang Teras Garut —Selasa, 22 Juni 2021 12:48 WIB

Terasgarut - Pelaksanaan Pilkades Desa Salamnunggal telah digelar, Selasa 08 Juni 2021. Selisih 2 suara menurut versi panitia, menyisakan PR yang rumit penyelesaiannya terutama bagi pihak penyelenggara. Pemerintahan tingkat kecamatan pun angkat tangan dalam masalah ini. Banyak hal yang perlu dibenahi dalam tahap persiapan dan pelaksanaannya.

Hal ini disampaikan kepada Terasgarut.id oleh para pengamat baik dari warga maupun orang luar yang paham tentang pelaksanaan Pilkades. Dari berbagai sumber pengamatan masyarakat banyak kejanggalan dalam tahap persiapan dan pelaksanaannya, Selasa (22/06/2021).


Tahap Persiapan

  1. Pelanggaran terhadap Perbub No. 11 Th 2021 tentang penyelenggara keberpihakan pada salah satu calon. Hal ini dibuktikan dengan Panitia didominasi oleh pendukung calon tertentu.
  2. Tahapan-tahapan persiapan tidak disosialisasikan kepada tiap calon secara terbuka dan transparan.
  3. Tidak ada sensus warga sebagai revisi DPS, sehingga warga sebagai pemilih pemula, warga yang meninggal dan yang pindah domisili banyak yang tidak terakomodir.
  4. Banyak warga yang tidak terdaftar pada DPT walaupun sudah diajukan sehingga pada waktunya tidak mendapat hak untuk mencoblos karena  tidak mendapat surat panggilan. Jelas sekali hak warga terdzolimi. Bahkan salah satu warga mengatakan, “Saya pembayar pajak yang taat, tapi tidak dihargai sebagai warga”. Kasus ini banyak terjadi, pada Pilbup saja terdaftar mengapa sekarang tidak. Kasus lain anaknya terdaftar tetapi bapaknya tidak. Dan masih banyak lagi kasus yang serupa.
  5. Warga yang terdaftar di DPT tidak semua mendapat surat undangan, dengan alasan surat undangan harus diterima oleh orang ybs, dan tidak dititipkan kepada kepala keluarga.
  6. Adanya penahanan surat undangan, setelah didesak baru diberikan oleh RT setempat.
  7. Adanya ancaman dan intimidasi akan hilangnya berbagai macam bantuan dari panitia, RW, RT  supaya mendukung salah satu calon.
  8. Ketua BPD melarang kepada warganya untuk kampanye kepada salah satu nomor calon.
  9. Waktu pembagian surat undangan dilakukan sehari bahkan pada malam hari sebelum waktu pencoblosan, sehingga tidak semua surat undangan tersampaikan.


Tahap Pelaksanaan

  1. Panitia lepas kontrol melakukan tindak kekerasan berupa pemukulan kepada warga.
  2. Terdapatnya selisih kartu suara di TPS tertentu antara jumlah undangan dan jumlah kertas suara yang ada di kotak suara. Selisihnya ada di kotak suara dan sudah dicoblos.
  3. Saksi disibukan dengan penandatanganan berita acara pada waktu pelaksanaan penghitungan suara, sehingga tidak fokus pada penghitungan.
  4. Disinyalir dengan terlalu cepatnya pengecekan syah tidaknya kartu suara, ada beberapa kartu suara yang luput dari pengamatan saksi. Sehingga kartu suara yang syah dianulir padahal syah.
  5. Penandatanganan berita acara dilakukan sebelum penghitungan suara selesai, sehingga tidak bisa mengajukan intrupsi kepada panitia.

Data-data pelanggaran tersebut tidak semuanya termuat, warga seolah-olah bungkam karena ketakutan. Hanya sebagian saja yang berani bicara setelah pelaksanaan berakhir. Jelas sekali ini menyangkut hak asasi warga yang terintimidasi pada Pilkades Desa Salamnunggal Kecamatan Leles Kabupaten Garut. Apakah hilangnya hak warga tidak melanggar Undang-Undang Dasar? Sepertinya Pihak pemerintahan setingkat Kabupaten bahkan lebih, harus turut berperan serta untuk memberikan edukasi kepada pihak terkait. Masyarakat kita sekarang sudah pada pintar dan paham demokrasi serta pelaksanaannya. Seolah-olah kondisi seperti ini proses pembodohan masyarakat yang sudah lama diedukasi dengan program wajib belajar dan berliterasi. Sungguh sangat miris, jika keadaan ini tidak berujung dengan penyelesaian yang menjunjung tinggi hak warga yang berkeadilan.

Informasi terakhir berita acara hasil penghitungan suara total belum ditandatangani, dan proses penggugatan masih berlangsung. Penggugatan di tingkat kecamatan tidak dapat menyelesaikan  permasalahan karena pihak kecamatan angkat tangan, dengan alasan bukan wewenang kami atas tuntutan calon tertentu, sehingga gugatan dilanjutkan atau dilimpahkan ke tingkat kabupaten. (*)

Pilkades Desa Salamnunggal Potret Buram Wajah Demokrasi Kecamatan Leles Kabupaten Garut


Loading...