Antrean BTS Meal Picu Kerumunan, Satpol PP Panggil 4 Manajer McD Yogya
Terasjabar.id -
Buntut antrean pemesanan menu BTS Meal yang memicu kerumunan, Satpol PP memanggil empat manajer McDonald's (McD) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Surat panggilan sudah dilayangkan hari ini dan pemeriksaan dijadwalkan Jumat (11/6) besok.
Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad mengatakan, dari pantauan petugasnya pada Rabu (9/6) kemarin, empat restoran cepat saji McD di dua lokasi di Jalan Magelang, Jalan Sultan Agung, dan Jalan Laksda Adi Sucipto, diduga tak menjalankan prokes. Muncul kerumunan antrean pemesanan BTS Meal di empat gerai itu.
"Surat panggilan sudah kami sampaikan tadi pagi. Besok (Jumat, 11/6) rencananya kami panggil empat manajer mereka. Kami akan mintai keterangan bagaimana teknisnya," kata Noviar saat dihubungi wartawan, Kamis (10/6/2021).
Noviar menjelaskan, pihaknya belum pernah diajak koordinasi terkait adanya promo di McD tersebut. Padahal, saat ini angka penularan COVID-19 di DIY masih fluktuatif. Satpol PP DIY ingin mendapatkan keterangan lebih detail soal promosi tersebut.
"Selain pemanggilan, kami juga berikan surat peringatan sesuai SOP. Jika tidak memenuhi panggilan dan tetap terjadi kerumunan, dalam 1x24 jam kami tutup sementara operasionalnya," jelasnya.
Ia menegaskan, seharusnya manajemen McD mempersiapkan langkah antisipasi saat memberlakukan promosi. Sebab, ancaman COVID-19 di DIY sampai saat ini masih sangat tinggi. Hal tersebut harus menjadi pedoman siapa pun sebelum membuat acara.
"Beberapa kemarin memang kami minta untuk setop layanan aplikasi. Karena memang tidak ada pembatasan dalam pemesanan," sesalnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana meminta Satgas COVID-19 DIY untuk memberikan sanksi tegas kepada manajemen McD. Sebab, yang menyebabkan kerumunan adalah restoran cepat saji tersebut.
"Jangan pengemudi ojolnya. Mereka tidak bersalah. Mereka hanya menjalankan tugas sesuai dengan aplikasi," kata Huda.
Selain itu, Huda menyarankan, manajemen ojol juga dilibatkan. Itu agar proses menjalankan prokes dan ekonomi bisa berjalan berdampingan.
"Tanpa menyebabkan kerumunan atau melanggar prokes," sarannya.(Detik.com)