2 Hari Lagi Berlaku, Larangan Mudik Keputusan Pemerintah, Jawa Barat Ikuti Aturan Soal Mudik Lokal

2 Hari Lagi Berlaku, Larangan Mudik Keputusan Pemerintah, Jawa Barat Ikuti Aturan Soal Mudik Lokal
Tribunjabar.id
Editor: Malda Hot News —Selasa, 4 Mei 2021 13:44 WIB

Terasjabar.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Pusat terkait pelarangan dilakukannya aktivitas mudik lokal guna mencegah penyebaran covid-19.

Meski demikian mobilitas masyarakat di wilayah aglomerasi (Bandung Raya dan Bodebek) tetap diizinkan.

Pelarangan mudik lokal pertama kali dikemukakan oleh Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo saat Rapat Koordinasi Satgas Covid-19 Nasional secara Virtual, Minggu (2/5/2021)

"Sebagaimana arahan dari pemerintah pusat dalam rakor satgas covid-19 nasional kemarin, bahwa mobilitas di dalam wilayah aglomerasi masih diperbolehkan, dan melarang mudik lokal. Intinya kalau masih ada istilah mudik, Pak Doni (Monardo) khawatir akan terjadinya potensi kerumunan," ujar Ketua Harian Satgas Covid-19 Provinsi Jawa Barat, Daud Achmad saat dihubungi, Selasa (4/5/2021).

Daud mengatakan, tradisi mudik atau pulang kampung dengan cara dan istilah apapun tetap tidak diizinkan.

Sebab ketika terjadi interaksi antara masyarakat, baik anak dengan orangtua, maupun sanak saudara di kampung halaman, maka hal tersebut berpotensi terjadinya penularan covid-19 secara langsung.

"Kan kalau tradisi di masyarakat kita itu, kalau ketemu keluarga atau sanak saudara itu biasanya suka cipika-cipiki (cium pipi) dan berpelukan, nah saat momen interaksi itulah potensi penularan wabah ini bisa terjadi, apalagi bila tidak memperhatikan disiplin protokol kesehatan dan pola hidup bersih sehat, tentu peluangnya (penularan) cukup besar," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Doni Monardo menegaskan kepada seluruh pejabat negara maupun publik, agar tidak mengeluarkan narasi yang berbeda soal larangan mudik.

Dia mengatakan, keputusan larangan mudik ini adalah keputusan politik Presiden Joko  Widodo.

"Keputusan dilarang mudik ini mohon kiranya narasinya adalah narasi tunggal. Tidak boleh ada pejabat manapun yang berbeda narasinya dari narasi pusat. Ini adalah keputusan politik negara, Kepala Negara adalah Bapak Presiden Jokowi. Mohon sekali lagi, seluruh komponen bangsa untuk betul-betul mengikuti arahan ini," tegas Doni dalam keterangan pers yang disiarkan di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (3/5/2021).

Doni menyebutkan, keputusan tersebut penting untuk dilaksanakan agar tidak terjadi peningkatan kasus positif Covid-19. Dia menuturkan, bahkan ketika pemerintah telah mengumumkan larangan mudik saja, masih ada sekitar tujuh persen masyarakat yang menyatakan akan tetap melakukan mudik.

"Bahkan sebelum Ramadan pun sudah ada yang kembali ke kampung halaman untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Sehingga kalau kita lihat, hampir semua provinsi di Pulau Sumatera mengalami kenaikan kasus, baik kasus aktif dan juga menurunkan angka kesembuhan, serta meningkat angka kematiannya," ucapnya.

Disamping itu, Doni pun mengimbau agar para kepala daerah, terutama di Sumatra, untuk melakukan evaluasi secepat mungkin. Ia juga meminta para kepala daerah tidak terlambat dalam melakukan pengetatan dan melakukan langkah-langkah pencegahan agar kasus positif tidak melonjak secara eksponensial.

"Jangan sampai terlambat karena ketika terlambat melakukan pengetatan dan melakukan langkah-langkah untuk pencegahan, maka kasus eksponensial ini akan tidak terkontrol seperti yang pernah terjadi di Jakarta pada bulan September dan Oktober tahun lalu. Setelah adanya pengenduran terhadap sejumlah kegiatan liburan, maka RS Wisma Atlet mengalami kepenuhan sehingga terjadi antrean ambulans yang cukup panjang. Pengalaman-pengalaman ini diharapkan betul-betul menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak terulang kembali pada periode yang akan datang," katanya

(Tribunjabar.id)


jabar Mudik Larangan Mudik Pemerintah


Loading...