Advertisement

MOELDOKO Pejabat Aktif, Jokowi Tak Bisa Larang Manuver Politik di Demokrat, Bakal Sahkan Hasil KLB?

MOELDOKO Pejabat Aktif, Jokowi Tak Bisa Larang Manuver Politik di Demokrat, Bakal Sahkan Hasil KLB?
Tribunjabar.id
Editor: Malda Hot News —Sabtu, 6 Maret 2021 14:36 WIB

Terasjabar.id - Presdien Jokowi tak bisa menghalangi gelaran KLB Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara dan memilih anak buahnya, Moeldoko, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Jokowi melalui pernyataan Mengkopolhukam Mhafud MD, tak bisa mencegah Kepala Staf Presiden Moeldoko bermanuver politik di Partai Demokrat hingga akhirnya terlipih jadi Ketua Umum versi KLB Sumut.

Alasannya karena masalah KLB Partai Demokrat adalah masalah internal Partai Demokrat.

Agar kepemimpinan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sah dan bisa ikut bermain dalam Pilpres 2024, maka harus disahkan oleh pemerintah Jokowi, melalui Menteru Hukum dan HAM.

Kemarin, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam jumpa pers meminta kepada Jokowi untuk tidak mengesahkan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang karena dianggap ilegal dan tidak sah.

"Saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo khususnya Menteri Hukum dan HAM untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi," kata AHY saat konfrensi pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021).

Apakah Jokowi akan mengikuti permintaan anak sulung SBY?

Sejauh ini belum ada penjelasan resmi dari pemerintah Jokowi soal diterima atau ditolak hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara.

Melalui akun Twitternya, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, sejauh ini pemerintah tidak terlibat atau mencegah kegiatan KLB Partai Demokrat.

Menurut Mahfud MD, peristiwa KLB Partai Demokrat di Deli Serdang Sumut merupakan masalah internal partai, dan bukan atau belum menjadi masalah hukum.

"Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepda pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai," jelasnya.

Pernah Terjadi di Zaman SBY

Presiden Jokowi atau pemerintah tak bisa mencegah atau melarang Kongres Luar Biasa Partai Demorkat (KLB Partai Demokrat) di Deli Serdang, Sumatera Utara.

KLB Partai Demokrat di Deli Serdang itu dimotori oleh sejumlah senior Partai Demokrat yang dipecat dan bersebrangan dengan kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

KLB yang dihadiri Jhonni Allen, Marzukie Ali, dan sejumlah orang dari berbagai daerah yang mengaku sebagai Partai Demokrat, telah memilih Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Di hari yang sama AHY kemudian melakukan jumpa pers dan menjelaskan status KLB Deli Serdang ilegal.

AHY menyebut dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah sesuai amanah kongres.

Dualisme Partai Demokrat tak bisa dicegah atau dihalangi oleh pemerintah atau Presiden Jokowi.

Hal ini dikatakan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD dalam cuitannya di Twitter.

"Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bs melarang atau mendorong kegiatan yg mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deliserdang. Sama dgn yg menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega pd saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yg kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003)," tulis Mahfud MD.

Mahfud MD menjelaskan, Megawati saat itu tak bisa melarang karena secara hukum hal tersebut adalah masalah internal partai PKB.

Di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun demikian.

Pada 2008, SBY tak bisa melarang saat ada PKB versi Parung atau versi Gus Dur dan versi Ancol atau versi Cak Imin.

"Alasannya, itu urusan internal parpol," jelasnya.

Menurut Mahfud MD, peristiwa KLB Partai Demokrat di Deli Serdang Sumut merupakan masalah internal partai, dan bukan atau belum menjadi masalah hukum.

"Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepda pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai," jelasnya.

(Tribunjabar.id)


Moeldoko Viral Partai Demokrat KLB


Loading...