SBY Mengaku Menyesal Pernah Percaya Moeldoko dan Angkat Jadi Panglima TNI, 'Jauh dari Sikap Ksatria'
Terasjabar.id - Kemelut internal Partai Demokrat yang berujung kongres luar biasa (KLB) akhirnya menghadapkan dua jenderal purnawirawan TNI, Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) dan Moeldoko.
SBY yang menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat akhirnya mengaku bersalah dan menyesal pernah memberikan jabatan kepada Moeldoko saat masih menjabat presiden RI.
Kala itu, SBY mengangkat Moeldoko sebagai Kepala Staf TNI AS (KSAD) selama tiga bulan dan kemudian menjadi Panglima TNI menggantikan Agus Suhartono.
SBY memberi kepercayaan kepada Moeldoko, tetapi di kemudian hari merebut kekuasaan di Partai Demokrat yang dipimpin anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ).
"Rasa malu dan rasa bersalah saya, yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya memohon ampun ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesalahan saya itu," ujar SBY dalam jumpa pers di Puri Cikeas, Bogor, Jumat (5/3/2021).
Pengakuan itu disampaikan SBY menanggapi terpilihnya Moeldoko , Kepala Sekretariat Kepresidenan (KSP) dalam kongres luar biasa (KLB) atau KLB Sibolangit yang digelar kubu kontra AHY di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, kemarin.
Salah satu hal yang diungkap SBY adalah berbagai bantahan Moeldoko terhadap tudingan terlibat dalam upaya kudeta atas kepemimpinan Partai Demokrat, namun ternyata akhirnya menerima jabatan ketua umum lewat KLB juga.
"Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral. Dan hanya mendatangkan rasa malu, bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran TNI," ujar SBY.
Lebih dari itu, ia menilai bahwa KLB tidak hanya membuat Demokrat berkabung, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia.
"Hari ini kami berkabung, Partai Demokrat berkabung, sebenarnya bangsa Indonesia juga berkabung, berkabung karena akal sehat telah mati, sementara keadilan supermasi hukum dan demokrasi sedang diuji," kata SBY.
SBY kemudian melanjutkan pemaparannya bahwa KLB yang digelar di Sumatera Utara tersebut tidak sah dan tidak legal.
Ia bahkan menyebut KLB yang memutuskan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu abal-abal.
"KLB tersebut telah menobatkan KSP Moeldoko, seorang pejabat pemerintahan aktif berada di lingkar dalam lembaga kepresidenan, bukan kader Partai Demokrat, alias pihak eksternal partai, menjadi Ketum Partai Demokrat," ucap SBY.
Menurut SBY, Moeldoko telah mendongkel dan merebut posisi Ketum Demokrat sah yang diduduki oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Padahal, menurut dia, kepemimpinan AHY tersebut sudah disahkan satu tahun lalu oleh negara dan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM.
Ia juga kembali mengutarakan bagaimana awal mula AHY mengungkapkan adanya gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) sejak awal bulan Februari 2021.
"Satu bulan yang lalu, kita semua masih ingat ketika Ketum Demokrat AHY, secara resmi mengirimkan surat kepada Yang Mulia Pak Jokowi, tentang keterlibatan KSP Moeldoko dalam gerakan penggulingan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah. Dan setelah itu Ketum AHY juga menyampaikan kepada publik tentang gerakan kudeta ini, banyak tanggapan yang bernada miring," ujar dia.
SBY juga menyayangkan sikap Moeldoko yang pada saat itu justru mengatakan bahwa pertemuan dengan sekelompok mantan kader Demokrat hanyalah sekadar acara minum kopi.
Padahal, saat itu, SBY mengatakan bahwa beberapa pihak meyakini Moeldoko pasti akan mendapatkan sanksi dari atasannya yaitu Presiden Joko Widodo karena keterlibatan gerakan kudeta.
"Tetapi hari ini, sejarah telah mengabadikan apa yang terjadi di negara yang kita cintai ini, memang banyak yang tercengang, banyak yang tidak percaya bahwa KSP Moeldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini," ucap SBY.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, motif Moeldoko dalam merebut kepemimpinan partai tidak berubah.
"Memang sejak awal motif dan keterlibatan KSP Moeldoko tidak berubah," ucap AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi 41, Jakarta Pusat. "Yaitu ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah, menggunakan cara-cara inkonstitusional, serta jauh dari moral dan etika politik," imbuhnya.
Adapun keputusan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2026 dibacakan oleh Jhoni Allen.
Pernyataan tersebut diiringi riuh para peserta KLB. Terlihat para peserta menyetujui dan meneriakkan kata setuju dengan hasil putusan tersebut.
Jhoni mengungkapkan ada dua nama yang menjadi calon Ketum Partai Demokrat, yakni Moeldoko dan Marzuki Alie.
Namun, Marzuki memutuskan untuk mengundurkan diri. Kendati demikian, mantan Ketua DPR itu diputuskan untuk menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.
KLB juga menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat AHY dinyatakan telah demisioner.
(Tribunjabar.id)