Ridwan Kamil Disebut Masuk Kandidat Ketum Partai Demokrat, Gantikan Agus Harimurti Yudhoyono?
Terasjabar.id - Nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tiba-tiba saja masuk dalam pusaran polemik Partai Demokrat. Ridwan Kamil tiba-tiba disebut dalam salah satu kandidat Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.
Seperti diketahui, Ridwan Kamil disebut-sebut menjadi salah satu kandidat ketum melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang katanya bakal digelar para pendiri Partai Demokrat untuk menggantikan Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menanggapi kabar tersebut, Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar, Asep Wahyuwijaya, mengatakan Ridwan Kamil tidak mungkin mau masuk ikut campur polemik itu. Bahkan, Asep menganggap para politisi yang mengklaim dirinya sebagai pendiri Partai Demokrat itu kini semakin tidak terkendali.
"Kalau saya secara pribadi, yakin seyakin-yakinnya, bahwa tidak mungkin Kang RK (Ridwan Kamil) itu mau masuk ke dalam pusaran tetabuhan para politisi liar itu. Kenapa mereka jadi semakin kerasukan saja ya," kata Asep, melalui ponsel, Rabu (3/3).
Asep mengatakan keyakinannya itu didasari pernyataan Ridwan Kamil sendiri yang mengaku menolak sejumlah tawaran untuk memimpin partai di Jabar, beberapa waktu lalu. Dengan begitu, kata Asep, Ridwan Kamil pun tidak mungkin mengambil posisi pimpinan di Partai Demokrat.
"Saya denger Kang RK itu ditawarin jadi pimpinan partai di Jabar saja nggak mau. Jadi, insyaallah, saya yakin Kang Emil tidak akan terjebak oleh gumaman halusinasi gerombolan liar itu," ujarnya.
Asep pun menilai, klaim pendiri Partai Demokrat yang mengaku mengantongi 80 persen dukungan DPC ini adalah sebagai hal yang mengada-ngada.
"DPC dan DPD yang mana. Setahu saya semua Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia sudah berikrar dan solid bersama Ketum AHY dan jajarannya. Jangan-jangan, malah yang disampaikan adalah DPD yang abal-abal," katanya.
Asep mengatakan dalam AD/ART Partai Demokrat disebutkan bahwa penyelenggaraan KLB wajib memenuhi syarat adanya permohonan dari DPC dan DPD dalam jumlah tertentu serta mengharuskan adanya persetujuan Majelis Tinggi Partai (MTP).
"DPC dan DPD yang mana, lalu di mana juga posisi persetujuan MTP-nya. Ini bukan masalah dinasti atau bukan, ini masalah ketentuan internal partai yang sudah disahkan oleh negara melalui Kemenkum HAM," jelasnya.
Asep mengatakan mereka yang ngotot menggelar KLB bisa dipastikan merupakan gerombolan liar. Sebab, kata Asep, yang dilakukan di itu luar aturan yang ada.
Sebelumnya, salah satu pendiri Partai Demokrat, Darmizal mengungkapkan, sudah ada banyak nama yang diwacanakan untuk menggantikan AHY.
Selain Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Darmizal juga mengatakan ada nama lain yang muncul, seperti Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Ketum Partai Emas Hasnaeni.
(Tribunjabar.id)