Muscalub Forki Cilacap Diwarnai Dengan Aksi WO

Terasjabar.id - Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) Federasi Olahraga Karete-Do Indonesia (Forki) Cilacap diwarnai dengan aksi walk out (WO) oleh dua Pengurus Provinsi (Pengprov) Forki Jateng. Kedua Pengprov menilai pelaksanaan Muscablub tidak mengacu pada ketentuan dan aturan yang tetapkan PB Forki.

Meski ada WO, panitia tetap menggelar agenda Muscablub yang berlangsung di aula kantor Kesbangpol Cilacap pada Minggu, (28/2/2021). Bahkan Muscablub terkesan molor dari jadwal yang telah ditentukan yakni pukul 8:00 WIB, baru mulai dibuka pukul 100:00 WIB. 

Dua Pengprov Forki Jateng yang memilih WO adalah Wakil Ketua Umum Adam Prabowo dan Kabid Humas Media I Nengah Segara Seni. Kejadian bermula saat Pengprov menyela tata tertib yang dibacakan oleh ketua sidang.

Pada saat dijelaskan aturan Muscablub, panitia lain memotong interupsi Adam Prabowo. Sehingga, karena dianggap mengabaikan Pengprov, akhirnya siambil sikap WO. ”Kami merasa kehadiran kami sebagai Pengrov tidak diinginkan dan difungsikan. Jadi ngapain kita harus di sini,” tandas Adam.

Dijelaskan, semua organisasi memiliki aturan dan semua harus merujuk ke aturan yang lebih tinggi dan tidak seenaknya membuat aturan main. “Intinya Forki Cilacap ingin berjalan sendiri dan kami diminta membiarkan berproses, tapi kalau melanggar ketentuan, kita tidak bertanggung jawab, makanya kita WO karena kita tidak mengamini,” jelas Adam.

Ditanya tentang motivasi kepanitiaan Muscablub yang cenderung tidak mengindahkan aturan, Adam mengaku tidak tahu persis. “Terlalu subjektif kalau saya ngomong. Yang jelas di sini kita berusaha menegaskan aturan mainnya,” tutur Adam didampingi Kabid Humas dan Media I Nengah Segara Seni.

Ia menjelaskan, kehadirannya di agenda Muscablub untuk menyamakan persepsi di semua cabang Forki di Jateng. "Kami sedang menata sistem admintrasi yang menendang aturan, karena bila dilanggar akan menjadi temuan terkait anggaran. Pengprov sudah menyiapkan semua, ternyata di Cilacap di rubah semua. Seolah kami dari Pengrov tidak diharapkan,” kata dia.

Lebih lanjut, jika Muscablub tetap dilaksanakan dan menabrak aturan, maka SK Pengurus Cabang tidak akan diterbitkan untuk Forki Cilacap. “Ini secara otomatis dianggap tidak ada kepengurusan Forki di Cilacap,” jelasnya. 

FOLLOW JUGA : 

Dikatakan, dalam AD/ART disebut, dasar pelaksanaan Muscablub di Cilacap karena Ketua Umum berhalangan tetap. Dan aturannya adalah, pelaksana tugasnya diberikan kepada Sekretaris Umum atau Sekum.Berikutnya jika Sekum berhalangan maka pelaksana tugasnya adalah Bidang Organisasi dengan catatan menjadi kesepakatan bersama. “Tugasnya bukan menjalankan organisasi tapi menyiapkan Muscablub untuk memilih ketua baru maksimal enam bulan,” terang Adam.

Pihaknya akan menunggu hingga enam bulan ke depan. Jika tidak dilaksanakan juga, maka kewenangan Pengprov untuk menunjuk tim karteker (pengurus semantara) yang bertugas untuk menyiapkan Muscablub lagi. “Intinya Muscablub untuk memilih ketua umum dan formatur bukan melegalkan Sekum menjadi ketua umum atau ada warisan,” tambah Adam.

Segara Seni mengakui adanya konsekuensi besar yang harus diterima Forki Cilacap jika nekat menabrak aturan. “Pertama tidak akan mendapat anggaran dari KONI, karena tidak memiliki SK. Kedua, atlit-atlit mereka tidak bisa mengikuti even kejuaraan atas nama Forki, dampak lain ke perguruan juga,” jelas dia.Sementara Ketua Steering Committee Muscablub Forki Cilacap, Sadmoko yang dikonfrimasi mengaku tidak mengetahui secara persis alasan mengapa dua Pengprov Forki Jateng WO. "Karena semua sudah kami laksanakan sesuai aturan," tandas dia.

Pemilihan ketua umum Forki Cilacap tersebut diikuti oleh 5 perguruan karate yang ada di Kabupaten Cilacap, yakni ASKi, Inkai, Inkado, Lemkari, dan BKC. Sementara jumlah suara yang memilih ada 33. Perolehannya adalah 11 suara diperoleh Agil Lastiono dan 22 suara diraih oleh Asep. Sehingga dari hasil Muscablub versi Forki Cilacap, ketua umum terpilih adalah Asep. 

Ka Binpres Pengprov Forki Jateng melalui Wagino SH saat dihubungi mengatakan, pihaknya kaget dengan proses Muscablub Forki Cilacap. Menurutnya, hasil dan mekanisme pemilihan dianggap tidak prosedural. Aturannya, tambah Wagino, suara itu berdasarkan jumlah perguruan, bukan jumlah peserta yang hadir."Ini tidak benar, Muscablub Karate itu hak suara atas nama perguruan, bukan peserta yang hadir. Jadi kalau ada 5 perguruan itulah yang memberikan suara sah, bukan jumlah peserta yang hadir. Kalau dasarnya peserta, ini ngawur," kata Wagino.

Wagino juga menyayangkan arahan Pengprov Forki Jateng yang ditolak panitia. Padahal Pengprov ingin menata organisasi tiap daerah. "Ini juga menganggap enteng Pengprov, semua demi satu visi sesuai AD ART, tidak bisa seenaknya jalan sendiri," pungkasnya.

Disadur dari Sindonews.com 

Muscalun Pengprov Forki Jateng Pandemi Covid-19 Forki Cilacap Prokes