Sebut Kerumunan Massa Jokowi Tak Relevan Disanksi, dr Tirta Tuai Sindiran

Terasjabar.id - Pernyataan Dokter Tirta yang menanggapi tentang kerumunan yang terjadi di NTT saat Presiden Jokowi berkunjung berbuntut komentar pedas dari warganet.

Pasalnya, Dokter Tirta mengatakan bahwa keremunan yang dipicu oleh kehadiran Presiden di NTT tak relevan disanksi protokol kesehatan.

Sontak, warganet pun berang. Kegeraman ini tak lepas dari aksi Dokter Tirta yang selama ini sering mengkritik kerumunan dan pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi.

Alhasil, sindiran-sindiran pun dilontarkan publik Twitter kepada Dokter Tirta.

"Ingat dek, kamu dokter dan sudah disumpah," cuit @rizalnid*** mengomentari sebuah unggahan berita soal pernyataan Dokter Tirta.

"Memang gaji komisaris BUMN lebih gede daripada cuma jadi dokter broo," sindir @tasya**** menanggapi video Dokter Tirta.

"Ada dokter tak praktik yang sampai berbusa-busa menjelaskan kerumunan NTT tak disengaja. Tapi, di kesematan berbeda, dokter itu juga mengimbua jangan berkerumun, jaga prokes. Juga sampai berbusa-busa. Kerasukan jin kartubi ya?" tulis @Ariy****.

"Jadi sanksi tiak perluditegakkan karena tidak relevan, karena menurut pandangan Pak Dokter, Pak Presiden orang terkenal dan tidak bisa membubarkan, tapu yang disuruh evaluasi adalah protokoler. Susah memang ngerti hukum tuh," kritik @erasmus**.

"Ini dokter, influencer, atau buzzer ya?" tanya @Mdy****.

Sebeumnya diberitakan bahwa Dokter Tirta menganggap kerumunan di Maumere yang dipicu oleh kedatangan Jokowi tidak relevan untuk disanksi.

"Jadi ya kembali, untuk penerapan sanksi kerumunan menurut saya sudah tidak relevan lagi untuk ditegakkan," kata Dokter Tirta dikutip dari video TikTok yang juga ia unggah ke laman Twitter-nya, Rabu (24/2/2021).

Ia menjelaskan bahwa Presiden Jokowi adalah simbol negara yang selalu jadi pusat perhatian.

"Pak Presiden Joko Widodo sejatinya adalah simbol negara yang ke manapun beliau pergi pasti akan menarik massa," ungkapnya.

Menurut Tirta, Presiden Jokowi sudah mengantisipasi dan mengedukasi masyarakat agar mengenakan masker. Selain itu, kerumunan tersebut terjadi di luar dugaan dan sulit dibubarkan.

"Terlalu banyak kerumunan membuat Presiden Jokowi tidak bisa membubarkan. Bahkan, di salah satu video, Sekda beliau sampai dikerumuni orang banyak," imbuh Tirta.

Alasan lain yang membuat Tirta yakin bahwa penerapan sanksi kerumunan tak bisa diterapkan adalah karena Presiden Jokowi tidak pernah mengajak untuk berkerumun.

"Presiden tidak pernah mengajak untuk datang, tapi antusias, dan hal ini harusnya menjadi refleksi untuk tim protokoler untuk berhati-hati mengatur agenda Bapak Presiden di lapangan," pungkasnya.[sc/Gelora.co]