Sekitar 3000 Nakes di Karawang Tak Ikuti Vaksinasi, Biar Cepat Beres Gubernur Jabar Dukung Vaksin Mandiri

Terasjabar.id - Sekitar 3.000 tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Karawang tak mengikuti vaksinasi Covid-19 yang sudah dijadwalkan untuk mereka. Penjabat Kepala Dinas Kesehatan Karawang, Nanik Djojana, mengaku belum mengatahui pasti alasan ribuan nakes tersebut tidak mengikuti vaksinasi.

"Mungkin saja mereka belum mau karena kondisi kesehatan mereka yang tidak memungkinkan untuk divaksin, sehingga mereka memilih menundanya dulu," kata Nanik mepada Tribun Jabar saat dihubungi melalui telepon, Senin (15/2).

Nanik memastikan tidak akan memberikan peringatan apalagi sanksi kepada para nakes yang menolak untuk divaksin. "Tidak ada. Itu kesadaran dia sendiri," katanya.

Nanik mengatakan, ada sekitar 11 ribu nakes yang bertugas di Karawang. Namun, nakes yang sudah menerima vaksin baru 8.200-an orang.

Terendah

Meski ribuan nakesnya tidak datang saat vaksinasi dilakukan, Kabupaten Karawang tidak termasuk dari enam daerah, yang disebut Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum sebagai daerah yang paling tidak maksimal dalam vaksinasi tahap 1. Angka partisipasi di keenam daerah itu di bawah 60 persen.

"Yaitu Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Majalengka," kata Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum di Gedung Sate, Senin (15/2).

Sampai 13 Februari, kata Uu, tercatat, vaksinasi kepada para tenaga kesehatan (nakes) di Kota Cirebon baru sebanyak 36 persen. Ini menempatkan Kota Cirebon sebagai daerah yang paling belum maksimal dalam menjalankan vaksinasi tahap 1.

Daerah lainnya yang juga di bawah 50 persen adalah Kabupaten Majalengka, yang pelaksanaannya baru 46,45 persen. Kabupaten Tasikmalaya sedikit lebih tinggi, 51,44 persen.

FOLLOW JUGA :

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Teras Jabar (@terasjabar.id)

"Ini kami berharap, para bupati juga hadir barusan dalam rapat, untuk segera meningkatkan pelaksanaan vaksinasi tersebut," katanya.

Meski demikian, kata Uu, secara keseluruhan, Jabar adalah provinsi paling paling baik dalam vaksinasi Covid-19 tahap 1 ini. Tingkat keikutsertaan vaksinasi juga terbilang paling banyak.

"Itu sebabnya, kita akan yang paling diutamakan dalam pemberian vaksin selanjutnya, termasuk juga ada prioritas-prioritas lain dalam vaksin karena sudah menunjukkan itikad baik dalam pelaksanaan vaksin tersebut," katanya.

Per 13 Februari, kata Uu, dari 181.701 orang sasaran vaksinasi tahap I untuk tenaga kesehatan, sebanyak 145.341 (79,9 persen) sudah divaksin dosis pertama, dan 31.975 (17,6 persen ) sudah diberi vaksin dosis kedua. Nakes yang ditunda untuk divaksinasi dengan alasan kesehatan adalah 17.243 orang (9,4 persen).

Menunggu

Ditemui di Gedung Sate, kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan sejauh ini Jabar masih menunggu kedatangan tambahan vaksin dari pemerintah pusan. "Vaksin kalau kita pasti kurang karena masih banyak (dibutuhkan) dan kita masih nunggu drop-dropan dari pusat karena kewenangan jumlahnya dari pusat," ujarnya.

Ini pula, kata Emil, yang membuat pemprov juga terus meminta supaya pengaturan vaksinasi yang kini tengah berjalan dilakukan oleh Pemprov Jabar. "Kita sudah mengajukan di Jawa Barat dengan kesiapannya, ingin melakukan vaksinasi secara desentralisasi," kata Gubernur.

Melalui desentralisasi kebijakan vaksinasi, katanya, pemberian vaksin Covid-19 dapat dilakukan secara lebih cepat. Selama ini, ujarnya, terjadi berbagai dinamika mengenai vaksinasi Covid-19 di Jabar yang membutuhkan penanganan segera dari daerah.

"Sehingga minta izin, kita yang ngatur siapa yang disuntik kira-kira begitu. Supaya kalau ada dinamika di lapangan, kita bisa mengambil diskresi yang lebih adil," katanya.

Bada bagian lain, Emil  menyatakan dukungannya terhadap perizinan bagi badan usaha untuk menyediakan vaksin Covid-19. Hal itu, menurut Emil, akan mempercepat proses vaksinasi Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi.

"Kalau ekonomi mau cepat beres, kita semua harus cepat beres divaksin. Kalau cepat beres divaksin itu bisa menggunakan mandiri, itu kita harus pilih juga," ujarnya.

Vaksinasi mandiri ini, kata Emil, akan membantu percepatan proses vaksinasi Covid-19 yang diberikan secara gratis oleh pemerintah melalui puskesmas.

"Kalau saya sih mendukung, karena kalau semua ikut antrean di puskesmas, pasti telat dan lama. Regulasimya, berapa persen jalur mandiri secara kriteria, berapa persen yang ikut antrean di puskesmas," katanya.

Pelibatan badan usaha dalam penyediaan vaksinasi, katanya, akan mempercepat proses vaksinasi dan harua didukung. Terpenting, katanya, regulasinya harus jelas.

"Dalam situasi darurat, semakin banyak yang partisipasi, pada prinsipnya akan membuat masalah lebih cepat selesai. Sehingga jangan terganjal oleh peraturan, jangan juga peraturan jadi sumber masalah baru, misalkan dibisniskan berlebihan, itu jangan juga. Jangan sampai terjadi manipulasi-manipulasi proses data dan sebagainya," katanya

Disadur dari Tribunjabar.id

Nakes Pandemi Covid-19 Program Vaksinasi Dinkes Karawang Gubernur Jabar