Menkes Meminta Nakes yang Belum Mendapat Suntikan Vaksin Covid-19 Segera Menjalani Vaksinasi

Menkes Meminta Nakes yang Belum Mendapat Suntikan Vaksin Covid-19 Segera Menjalani Vaksinasi
(Setkab.go.id : Google)
Editor: Epenz Life Style —Rabu, 27 Januari 2021 11:07 WIB

Terasjabar.id - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta tenaga kesehatan yang belum mendapat suntikan vaksin Covid-19 bersegera menjalani vaksinasi.

"Ini menunjukkan proses vaksinasi untuk batch pertama bisa dalam waktu singkat dan dapat memotivasi para nakes (tenaga kesehatan) di Indonesia agar mereka yang belum suntik yang pertama mengejar yang pertama dan yang sudah disuntik pertama segera disuntik yang kedua," kata Budi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Dikutip dari Antara, Rabu (27/1).

"Setelah divaksin nanti antibodi akan terbentuk satu sampai dua minggu dan Insya Allah teman-teman dapat bekerja lebih tenang karena memang nakes risikonya tinggi," jelas Menkes.

Budi menyampaikan hal itu usai menjalani vaksinasi Covid-19 kedua bersama dengan Presiden Joko Widodo, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Amirsyah Tambunan, Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Ahmad Ishomuddin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, pesohor Raffi Ahmad, serta tokoh publik lainnya.

FOLLOW JUGA :

Dia kembali mengingatkan, angka kasus Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 1.012.350 orang per 26 Januari 2021.

"Kemarin angkanya menembus satu juta. Ada dua momen penting harus kita tarik dari angka ini. Pertama momen berduka karena ada 600 orang nakes yang meninggal dan banyak teman yang kita kenal juga meninggal. Ini momen refleksi bahwa virusnya memang ada dan ini serius," katanya.

Supaya penularan Covid-19 bisa segera dikendalikan, ia mengatakan, masyarakat harus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Sementara pemerintah berupaya menekan penularan dengan melakukan pelacakan, pemeriksaan, dan penanganan kasus infeksi virus corona.

"Ini mati-matian kita kejar secepat-cepatnya, ini momen kerja keras, ekstra keras untuk mematuhi 3M dan dari Kemenkes mengkoordinasikan 3T bisa lebih cepat lagi," kata Budi.

Pemerintah berencana memvaksinasi 181,5 juta penduduk untuk mewujudkan kekebalan komunal terhadap Covid-19.

Untuk keperluan vaksinasi, pemerintah sudah mengonfirmasi pemesanan 329,5 juta dosis vaksin Covid-19 dari produsen vaksin seperti perusahaan farmasi Sinovac di China, pabrik vaksin Amerika Serikat-Kanada Novavax, AstraZeneca di Inggris, dan perusahaan farmasi gabungan Jerman dan Amerika Serikat Pfizer BioNTech.

Pada tahap pertama, vaksinasi Covid-19 diprioritaskan bagi tenaga medis dan non-medis yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.

Demi Pemulihan Ekonomi

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno mengatakan, vaksinasi Covid-19 diharapkan sebagai game changer ke depan. Sebab, saat ini dunia dihadapkan pada varian virus.

"Bila ini berhasil, pandemi bisa diatasi, ada perlombaan antara kecepatan vaksinasi dengan munculnya varian virus (mutasi virus)," kata Hendrawan.

Hendrawan mengatakan, semakin besar penduduk yang divaksinasi, semakin terbatas ruang varian virus baru. Dia berharap, jangan sampai virus terus bermutasi dan kita menjadi tak berdaya. Karena itu pemulihan krisis kesehatan sangat penting.

"Aspek kesehatan menentukan proses pemulihan ekonomi. Bila penanganan pandemi tidak berhasil, kurva pemulihan tidak berbentuk huruf V tetapi hurup U atau W," tuturnya.

Hendrawan mengatakan, jika kebijakan PPKM berhasil, maka pedal gas masuk era normalisasi kehidupan dan akselerasi pembangunan nasional bisa dilanjutkan.

Sedangkan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Puteri Anetta Komarudin mengatakan, semua berharap aktivitas perekonomian tetap hidup, di sisi lain risiko penularan Covid-19 bisa diminimalisir.

"Sehingga kita harap kebijakan PPKM ini dapat berjalan efektif dalam mewujudkan keseimbangan tersebut," ujar Puteri.

Menurut Puteri, dalam masa PPKM sebenarnya kegiatan ekonomi masih bisa berlangsung, tetapi ada pembatasan waktu dan kapasitas operasi. Dengan begitu, lanjut dia, dampak yang dirasakan pelaku usaha dapat lebih teredam.

"Apalagi saat ini kita dihadapkan dengan eskalasi angka penularan dan ancaman varian baru pandemi. Hal ini menjadikan penanganan pandemi, baik melalui program vaksinasi maupun kepatuhan protokol kesehatan menjadi prasyarat efektifnya stimulus PEN bagi sektor riil," kata Puteri.

Puteri yakin keseimbangan antara gas dan rem melalui PPKM dalam jangka panjang dapat menjaga terus berlangsungnya perekonomian.

"Hal tersebut sejalan dengan makin meningkatnya keyakinan konsumsi masyarakat, di mana komponen ini menjadi kontributor utama perekonomian," pungkas Puteri.


Disadur dari Merdeka.com 

Menkes Vaksinasi Covid-19 Presiden Jokowi Pandemi Covid-19 Nakes


Loading...