Pengambilan Sumpah 198 orang MPDN Termasuk 8 Orang dari Kabupaten Kuningan
Kuningan,Terasjabar.id - Pengambilan Sumpah Anggota Majelis Pengawas Notaris (MPDN) Wilayah Jawa Barat sebanyak 198 orang dari 22 MPD di Jawa Barat, Pengganti Antar Waktu (PAW) MPD 2 orang, dan Notaris Pengganti 2 orang, dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Imam Suyudi yang dipusatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Majalengka dan diikuti sejumlah anggota secara daring melalui Aplikasi Zoom,termasuk 8 orang yang dilantik dari kabupaten kuningan (21/01/2021)
Imam mengatakan pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum, namun di sisi lain notaris juga perlu mendapatkan pengawasan dan pembinaan agar melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
Profesi Notaris bukan sekedar profesi mata pencaharian belaka, tugas dan wewenang yang dimiliki notaris merupakan delegasi dari negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, tegas Imam.
"Mengingat peranan dan kewenangan notaris sangat penting bagi lalu lintas kehidupan masyarakat, kinerja saudara dalam mengawasi dan membina para notaris sangat penting peranannya agar terwujudnya perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang dilayani oleh notaris.
Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah notaris terbesar di Indonesia, sesuai dengan data dari Ditjen AHU notaris di Jawa Barat berjumlah 4.087 orang tentunya merupakan tantangan berat bagi saudara untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai majelis pengawas, namun apabila dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab, saya yakin hal tersebut tidak akan menjadi halangan dalam mewujudkan pengawasan dan pembinaan yang berkualitas terhadap notaris.
"Status saudara sebagai Anggota Majelis Pengawas Daerah merupakan ujung tombak pengawasan notaris di daerah, sehingga tugas saudara tentu tidaklah ringan, dengan kompleksitas kepentingan dan persoalan yang berpotensi muncul di daerah, mulai dari pemberian izin cuti, pemberian rekomendasi pindah kedudukan kerja dan perpanjangan masa jabatan, pemeriksaan protokol, hingga pemeriksaan terhadap pengaduan oleh masyarakat menuntut saudara untuk memiliki pengetahuan yang luas dan up to date serta komitmen dan integritas yang kuat agar dapat menjalankan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Imbuhnya (H Aboy)