Presiden Jokowi Menargetkan Vaksinasi Covid-19 Kurang dari Setahun
Terasjabar.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan, program vaksinasi Covid-19 kepada seluruh masyarakat Indonesia dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari setahun. Ia mengatakan, Indonesia memiliki sekitar 30 ribu vaksinator, 10 ribu puskesmas, dan 3.000 rumah sakit yang dapat digerakkan untuk mempercepat program ini.
Berdasarkan perhitungan yang ia lakukan, setiap vaksinator dapat melakukan vaksinasi terhadap 30 orang dalam sehari. Sehingga, vaksinasi ditargetkan dapat dilakukan terhadap hampir 1 juta orang dalam sehari oleh sekitar 30 ribu vaksinator.
“Juga kesiapan vaksinnya jangan sampai terlambat. Ini kenapa pernah saya bilang, sebetulnya tidak ada setahun harusnya vaksinasi kita ini sudah bisa kita selesaikan. Karena angka-angkanya yang saya hitung, kita bisa,” kata Jokowi saat meresmikan pembukaan Kompas100 CEO Forum Tahun 2021 secara virtual di Istana Negara, Kamis (21/1).
FOLLOW JUGA :
Jokowi mengatakan, pemerintah akan mengoptimalkan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang ada di seluruh Indonesia untuk mempercepat proses vaksinasi. Selain itu, ia menyebut, saat ini pemerintah tengah mempertimbangkan kembali untuk membuka opsi vaksin mandiri alias berbayar.
Opsi itu memberikan peluang bagi para pengusaha untuk membeli vaksin Covid-19 bagi para pekerjanya secara mandiri.
“Ada yang bertanya bagaimana mempercepat (vaksinasi) lagi, banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan: ‘Pak bisa nggak kita vaksin mandiri? Ini yang baru kita akan putuskan,” ujarnya.
Jokowi mengatakan, opsi vaksin mandiri alias berbayar ini bisa saja diterapkan seperti rencana awal vaksinasi Covid-19. Menurutnya, vaksin mandiri ini akan membantu pemerintah untuk mempercepat terbentuknya herd immunity di masyarakat guna mencegah penularan pandemi yang lebih luas lagi.
“Kita memang perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya. Apalagi biayanya ditanggung oleh perusahaan sendiri. Kenapa tidak?,” kata dia.
Presiden menyebut, vaksin mandiri dapat dilakukan dengan merk vaksin yang berbeda serta dilaksanakan di tempat yang berbeda. Namun demikian, ia menekankan opsi ini masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah.
Disadur dari Republika.co.id