Bupati Bandung Barat Aa Umbara Dikabarkan Sakit usai Diperiksa KPK
Terasjabar.id - Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna, dikabarkan jatuh sakit seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kabar sakitnya Bupati disampaikan adiknya, Usep Sukarna.
"Namun, sekarang sudah sehat. Kemarin check up oleh dokter pribadi saja. Saat ini ada di rumah," ujar Usep kepada Tribun Jabar, Rabu (11/11).
Usep menolak berkomentar saat ditanya apakah sakitnya Bupati terkait pemeriksaan KPK yang sebelumnya sempat dijalani Bupati.
"Kalau soal itu, no comment. Tapi yang jelas beliau (bupati) sekarang ada," ujarnya.
Kabar tidak sehatnya Bupati Aa Umbara, kemarin, juga disampaikan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda KBB, Agus Ganjar Hidayat.
"Bupati tidak ada giat di luar hari ini. Kami tak menerima agenda kegiatan bupati. Berdasarkan informasi, bupati masih kurang sehat," ujarnya.
Aa Umbara memenuhi panggilan KPK, Selasa (10/11).
Menurut Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, pemanggilan Aa terkait kasus korupsi yang tengah mereka tangani.
Namun, Ali belum bersedia memperinci kasus korupsi apa yang ia maksud.
"Karena masih proses penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan lebih lanjut mengenai kegiatan dimaksud. Perkembangannya nanti kami akan informasikan," ujarnya melalui telepon, Selasa.
Namun, Kepala Bagian Hukum Pemda Bandung Barat, Asep Sudiro, yang dihubungi saat itu, mengaku tak mengatahui soal adanya pemanggilan yang dilakukan KPK terhadap Bupati.
Saat dihubungi melalui telepon, kemarin, Asep mengaku sedang rapat pansus.
"Bagian hukum tidak ada pernah informasi itu. Di legister surat masuk Bagian hukum juga tidak pernah menerima surat apapun dari KPK," ujarnya.
Asep mengatakan, sejauh yang ia ketahui, ada beberapa agenda yang diikuti Bupati Bandung Barat, Selasa.
"Tadi agendanya di acara PKK. Setelah itu ke acara lain di Cimareme," ujarnya.
Sebelumnya, berbicara dalam webinar 'Pembekalan Pilkada Berintegritas 2020' yang disiarkan akun Youtube Kanal KPK, Selasa (10/11), Ketua KPK, Komjen Pol Firli Bahuri, mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini KPK akan kembali menahan dua kepala daerah karena tersangkut korupsi.
Namun Jenderal polisi bintang tiga itu belum bersedia mengungkapkan perincian kasusnya.
"Nanti minggu depan lihat saja, ada dua orang lagi bupati dan wali kota," ujar Firli.
Firli mengatakan, sejak KPK berdiri pada 2004, sudah 19 gubernur dan 122 bupati/wali kota yang terkena kasus korupsi.
Terakhir Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman yang tersangkut kasus dugaan suap terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018.
Meski banyak kepala daerah yang ditangkap, Firli menegaskan hal itu bukan tujuan utama lembaga antirasuah.
Ia menyebut, perang terhadap korupsi tak bisa hanya dengan penangkapan.
Tetapi ada sektor lain seperti pencegahan dan pendidikan masyarakat yang juga harus dilakukan.
"Penangkapan itu tidak menghentikan perang terhadap korupsi. Tidak pernah memberantas atau hentikan orang, (membuat) tidak melakukan korupsi," ucapnya. (syarif pulloh anwari/tribunnetwork/Tribunjabar.id)