Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf dan Kerangka Baru Pembangunan Papua
Terasjabar.id --
Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengklaim memprioritaskan pembangunan dari daerah pinggiran. Papua, Papua Barat, dan kawasan timur Indonesia menjadi perhatian utama Jokowi dalam periode kedua ini.
"Daerah pinggiran menjadi prioritas. Papua, Papua Barat dan kawasan Timur Indonesia kini menjadi perhatian utama," dikutip dari 'Laporan Tahunan 2020' yang dirilis KSP, Selasa (20/10).
Dalam laporan itu, pemerintah mencanangkan kerangka baru pembangunan Papua, yakni percepatan pembangunan sumber daya manusia, transformasi dan pembangunan ekonomi yang berkualitas, peningkatan dan pelestarian kualitas lingkungan hidup, serta reformasi birokrasi.
Pemerintah juga mengklaim berhasil meningkatkan usia harapan hidup warga Papua dari pertama lahir. Dari data yang ditampilkan dalam laporan tersebut, Sepanjang 2014 hingga 2019 harapan hidup warga Papua dan Papua Barat mengalami peningkatan, namun tak begitu signifikan.
Usia harapan hidup warga Papua Barat sepanjang 2014-2019 bergerak naik dari 65,13 persen menjadi 65,9 persen. Hal sama juga terjadi di Papua, yakni meningkat dari 64,84 persen menjadi 65,65 persen sepanjang lima tahun terakhir.
Pada periode kedua Jokowi, pendekatan kesejahteraan diklaim menjadi garda depan. Penerbitan Inpres Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat juga memberikan ikatan yang kuat agar lima kerangka baru untuk Papua terlaksana.
Dalam laporan tersebut, Jokowi disebut telah berkunjung 12 kali ke provinsi paling timur tersebut sepanjang 2014-2019. Kedatangan mantan gubernur DKI Jakarta itu juga untuk membangun kepercayaan masyarakat Papua.
"Pendekatan Papua yang kita lakukan adalah dialog dan kesejahteraan, itu yang kita lakukan," kata Jokowi seperti dikutip dari laporan tahunan tersebut.
Sebelumnya, Jokowi menunjuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.
Penunjukkan ini tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang diteken Jokowi 29 September lalu.
Dalam Keppres tersebut menjelaskan bahwa tim koordinasi terdiri dari dewan pengarah dan tim pelaksana. Anggota dewan pengarah terdiri dari Menko Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Perekonomian, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Staf Kepresidenan.
Sementara sebagai ketua harian merangkap anggota adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Sebagai dewan pengarah, Ma'ruf dan para menteri bertugas untuk memberi arahan penetapan rencana aksi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Dewan pengarah juga bertugas memberi pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis dari rencana aksi percepatan pembangunan tersebut.
Jokowi turut menerbitkan Inpres 9/2020 yang menjelaskan secara rinci tugas masing-masing kementerian dalam percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.
Dalam Inpres itu disebutkan, percepatan pembangunan kesejahteraan di dua provinsi paling timur Indonesia itu harus dilakukan dengan perspektif sosial budaya, wilayah adat, zona ekologis dalam rangka pembangunan berkelanjutan, dan fokus pada Orang Asli Papua (OAP).
(tst/fra/CNN)