Seperti Minum Obat, Bencana Alam Sapa Jabar Tiga Kali Sehari, Mayoritas Berhubungan dengan Air
Terasjabar.id - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan, Jawa Barat memiliki kerentanan yang tinggi terhadap bencana. Per tahun, Jawa Barat mengalami antara 1.500 sampai 2.000 kejadian bencana.
Dengan angka tersebut, katanya, jika dibagi 365 hari atau jumlah hari dalam setahun, maka hitungan kasarnya setiap hari terjadi tiga kali bancana bahkan lebih.
Mayoritas bancana berkaitan dengan air atau bencana hidrologis seperti longsor dan banjir.
“Kayak makan obat, sehari tiga kali dan mayoritas kebencanaan di Jawa Barat berkaitan dengan hidrologis, urusan air. Daerah tengah ke utara yang datar banjir, daerah tengah ke selatan longsor, tapi semuanya sumbernya air,” ucap Ridwan Kamil di Bandung, Kamis (15/10/2020).
Satu di antara respons yang dilakukan Pemprov Jabar, katanya, adalah melahirkan cetak biru bernama Provinsi Tangguh Bencana atau West Java Resilience Province.
Di dalamnya terdapat persiapan anggaran, edukasi kepada anak sekolah sampai orang dewasa mengenai kesiapsiagaan, kedaruratan jaringan, dan budaya tangguh bencana.
Kehadiran fenomena iklim La Nina di tahun ini pun, katanya, membuat intensitas kewaspadaan lebih meningkat.
Gubernur mengaku sudah menginstruksikan dan memberi imbauan kepada wali kota dan bupati se-Jawa Barat agar siaga 1 bencana.
Di sisi lain, ia mengakui ada kendala yang dihadapi berkaitan dengan pendapatan dan anggaran daerah.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat pun turut terkena refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19.
“Karena pendapatan Jawa Barat turun sehingga kita akan banyak memotong kegiatan-kegiatan yang hadirnya di 2020. Program-program gubernur juga banyak yang dipotong untuk memastikan kita fokus pada hal-hal yang survival atau wajib,” katanya.
Anggaran BPDB Jawa Barat terkena refocusing hingga 60 persen untuk tahun ini.
Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD Jabar, Dani Ramdan, mengatakan, anggaran murni untuk BPBD tahun 2020 ini sekitar Rp 30 miliar.
Namun, setelah terkena refocusing, anggaran yang tersisa untuk satu tahun ini sekitar Rp 14 miliar.
Di tengah keterbatasan itu, Dani memastikan penanganan bencana bisa dilakukan karena penangananan bencana melibatkan banyak pihak.
Kebutuhan alat berat bisa berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jabar.
Sedangkan untuk jaminan hidup berkolaborasi dengan Dinas Sosial Jabar.
Anggaran penanganan bencana pun, katanya, bisa berasal dari sumber lain.
Yaitu alokasi dari anggaran belanja tidak terduga (BTT) di APBD Jabar atau dana siap pakai (DSP) yang sumbernya dari pemerintah pusat. (Tribunjabar.id)