Komisi Informasi Desak Pemerintah dan DPR Transparan Soal UU Cipta Kerja, Kalau Bersih Kenapa Risih?
Terasjabar.id - Komisi Infomasi (KI) Jabar mendesak pemerintah untuk segera membuka akses terhadap undang-undang Cipta kerja. KI menilai masyarakat butuh mengakses undang-undang tersebut untuk menghilangkan keraguan yang selama ini menjadi polemik.
Ketua KI Jabar, Ijang Faisal, mengatakan hoaks yang disangkakan pemerintah dan DPR saat ini bisa jadi karena tertutupnya akses publik.
"Padahal UU nomor 14 tahun 2008 sudah sangat jelas menyatakan bahwa badan publik wajib terbuka dan publik berhak mendapatkan informasi publik karena hal itu dijamin oleh UUD 1945 pasal 28 huruf f bahwa mendapatkan informasi publik adalah hak azasi manusia," kata Ijang, Senin (12/10/20).
IF menyayangkan sikap pemerintah dan DPR yang selama ini terkesan tertutup. Menurutnya, jika punya niat baik untuk mensejahterakan dan menentramkan rakyat kenapa dalam pembahasan UU Cipta kerja pemerintah tertutup.
"Untuk urusan publik seperti UU Cipta Kerja ini tidak boleh pemerintah dan DPR berprilaku tertutup seperti saat ini, urusan publik harus dibicarakan bersama publik jangan terjadi privatisasi seolah-olah urusan publik bisa diselesaikan oleh segelintir orang saja. Kalau bersih kenapa harus risih?"
Ijang menegaskan bahwa keterbukaan dan transparansi terkait isi pasal-pasal yang ada dalam UU Cipta kerja sangat dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan keraguan dan meminimalisir gejolak yang mungkin ditimbulkan.
Ia juga meminta DPR untuk memberikan akses secara tatap muka dengan pihak yang masih meragukan substansi UU Cipta kerja.
“Saya menyarankan agar segera dibuka kanal komunikasi langsung (tatap muka) dengan kesetaraan. Hindari lewat mediator, antarpara tokoh sentral untuk mencari solusi perbedaan sikap tentang isi beberapa pasal UU Cipta Kerja,” kata Ijang.(Tribunjabar.id)