Pejabat Korsel yang Dilaporkan Hilang Ternyata Ditembak Mati Tentara Korut, Jasadnya Dibakar
Terasjabar.id - Pejabat Korea Selatan yang sempat dilaporkan hilang pada 21 September 2020 lalu dilaporkan tewas karena ditembak mati oleh pasukan Korea Utara.
Jenazah pejabat tersebut juga dilaporkan dibakar oleh pasukan Korea Utara.
Pejabat tersebut ditemukan di perairan Utara. ( dilaporkan hilang, pejabat Korsel ternyata ditembak mati tentara Korut )T
Kementerian Pertahanan Korea Selatan menanggapi aksi tersebut dan mengutuk tindakan brutal itu.
Seoul menerangkan, pejabat tersebut bekerja untuk Departemen Perikanan di kapal patroli dekat perbatasan.
Mengutip BBC, tentara Korea Utara menembaknya kemudian menuangkan minyak ke tubuhnya dan membakarnya.
Tindakan tersebut, tambah Kementerian, diyakini sebagai bentuk anti virus corona.
Namun, hingga saat ini Pyongyang belum memberikan komentarnya terkait insiden brutal tersebut.
Perbatasan Korea DIjaga Ketat
Lebih lanjut, perbatasan antara Korea kini dijaga dengan ketat.
Diyakini, Korea Utara memiliki kebijakan untuk "tembak-bunuh" demi mencegah penyebaran Covid-19 ke negara tertutup tersebut.
Insiden ini merupakan kali kedua pasukan Korea Utara menembak dan membunuh warga sipil Korea Selatan.
Pada Juli 2008 lalu, turis ditembak seorang tentara di Gunung Kumgang.
Apa Kata Korea Selatan?
Lebih lanjut, pejabat yang dibakar tentara Korea Utara itu berada di kapal patrolinya sekira 10 kilometer dari perbatasan dengan Korea Utara, dekat pulau Yeonpyeong.
Ayah dua anak berusia 47 tahun itu telah meninggalkan sepatunya di atas kapal.
Diyakini dia telah mencoba untuk membelot, sebuah langkah yang langka tetapi belum pernah terjadi sebelumnya.
Seoul menambahkan, sebuah kapal patroli Korea Utara menemukan pria itu, yang mengenakan jaket pelampung, di laut sekitar pukul 15:30 waktu setempat pada hari Selasa.
Mereka mengenakan masker gas dan menanyainya dari kejauhan sebelum "perintah dari (seorang) otoritas yang lebih tinggi" masuk agar orang itu dibunuh.
Pejabat itu ditembak mati di dalam air.
Pasukan Korea Utara kemudian membakar mayat itu saat berada di laut, kata pejabat kementerian pertahanan Korea Selatan.
Reaksi Moon Jae In
Presiden Moon Jae-in menyebut pembunuhan itu sebagai insiden "mengejutkan" yang tidak dapat ditoleransi.
Dia mendesak Korea Utara untuk mengambil tindakan "bertanggung jawab" atas serangan itu.
Dewan Keamanan Nasional negara itu mengatakan Korea Utara "tidak bisa membenarkan penembakan dan pembakaran mayat warga negara kami yang tidak bersenjata yang tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan".
"Tindakan militer ini melanggar peraturan internasional," kata Suh-Choo-suk, Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional.
"Kami akan dengan tegas menanggapi setiap tindakan Korea Utara yang mengancam kehidupan dan keselamatan rakyat kami," tambahnya.
Pada konferensi pers sebelumnya, Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan pihaknya "mengutuk keras tindakan brutal tersebut dan sangat mendesak Korea Utara untuk memberikan penjelasan dan menghukum mereka yang bertanggung jawab."
Para pejabat mengatakan mereka telah melakukan "analisis menyeluruh terhadap berbagai intelijen", tetapi tidak jelas bagaimana tepatnya mereka mengumpulkan informasi tersebut.
Hotline militer antara Utara dan Selatan terputus pada bulan Juni, dan kantor penghubung antar-Korea, yang dibangun untuk membantu kedua belah pihak berkomunikasi, dihancurkan oleh Korea Utara.
Tetapi militer Korea Selatan diketahui mencegat komunikasi radio Korea Utara, lapor kantor berita AFP.
Diprediksi Korea Utara Melakukan Semua yang Bisa Dilakukan untuk Memastikan Covid Tak Masuk ke Negaranya
Lebih jauh, koresponden BBC Seoul Laura Bicker mengatakan, pejabat Korea Utara mungkin melakukan semua yang mereka bisa untuk memastikan negara agar tidak terpengaruh oleh pandemi virus corona.
Pihak berwenang diperkirakan sedang mempersiapkan parade militer besar-besaran pada 10 Oktober untuk menandai ulang tahun ke-75 berdirinya Partai Buruh yang berkuasa.
"Parade ini merupakan potensi risiko virus yang sangat besar," kata Chad O'Carroll, CEO Grup Risiko Korea, layanan berita khusus Korea Utara, di Twitter.
Menutup Perbatasan
Sebelumnya, Pyongyang menutup perbatasannya dengan China pada Januari untuk mencoba mencegah menyebarnya Covid.
Pada Juli, media pemerintah Korea Utara mengatakan negara itu telah meningkatkan keadaan daruratnya ke tingkat maksimum.
Pada 2017, kantor berita negara KCNA mengatakan para pejabat akan memulangkan kapal nelayan Korea Selatan yang "secara ilegal" melintasi perbatasan, dalam sebuah tindakan kemanusiaan yang langka.
Tetapi Korea Utara lebih dikenal karena memberikan hukuman berat untuk pelanggaran aturan.
Negara ini menerapkan hukuman mati secara liberal dan dikenal sering melakukan eksekusi publik.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)