Beragam Tanggapan Muncul setelah Ananda Sukarlan Sebut Jokowi sebagai Next Sekjen PBB
Terasjabar.id -- frasa 'Sekjen PBB' mulai merangkak pada jajaran trending topik Twitter Indonesia.
Sekjen PBB dikaitkan dengan nama Presiden Joko Widodo.
Berawal ketika komposer Ananda Sukarlan memberikan pujian atas pidato Jokowi di depan sidang umum Peserikatan Bangsa-bangsa.
Di saat sejumlah pihak mengkritik materi pidato presiden, Ananda memberikan pujian atas pidato tersebut.
Bahkan, kepada salah satu media nasional, Ananda mengatakan, "Pidato Pakde Jokowi di Sidang Umum PBB keren banget. Berani, lugas, tegas, akurat. Jokowi for next Sekjen PBB."
Tautan berita berjudul 'Pidato Jokowi di PBB Dapat Pujian: Keren Banget, Jokowi For Next Sekjen PBB' kemudian dicuitkan oleh musisi Addie MS.
Seperti diketahui, baik Ananda Sukarlan maupun Addie MS selama ini dikenal sebagai pendukung pemerintahan.
Banyak warganet yang merespon cuitan tersebut.
Beberapa di antaranya menjadikannya sebagai candaan.
Bahkan, sejumlah warganet mempertanyakan unggahan Addie MS itu, ingin memastikan apakah Addie MS benar beranggapan seperti Ananda Sukarlan atau cuitan itu hanyalah untuk satir.
Pidato presiden Jokowi dinilai tak sesuai kata dan perbuatan
M Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, mengomentari pidato Presiden Joko Widodo di Sidang Majelis Umum PBB.
Jokowi mendorong PBB lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan tantangan dunia.
Jamiluddin menilai keinginan Presiden tersebut sangat standar dan normatif.
Sebab, setiap lembaga memang harus responsif dan efektif dalam menyelesaikan berbagai rantangan dunia yang datang silih berganti.
Lembaga yang tidak responsif akan dengan sendirinya larut dan terbenam oleh aneka permasalahan.
Oleh karena itu, Jamiluddin menilai prinsif responsif dan efektif seyogianya diterapkan di Indonesia, terutama dalam mengatasi pandemi Covid-19.
"Namun kita semua tahu, Indonesia dalam menangani pandemi covid-19 belumlah melaksanakan prinsif responsif dan efektif."
"Justru di awal pemunculan Covid-19, Indonesia tampak lamban," ujar Jamiluddin kepada Tribunnews, Kamis (24/9/2020).
"Akibatnya, pandemi Covid-19 hingga sekarang belum juga melanda."
"Itu artinya, Indonesia belum melaksanakan prinsif responsif dan efektif dalam mengatasi pandemi Covid-19," ulasnya.
Selain itu, Jamiluddin juga menyinggung Jokowi yang mengajak dunia untuk mengatasi Covid-19 dalam kesetaraan.
Menurutnya, ajakan Jokowi itu memang menjadi salah satu prinsif dalam komunikasi yang efektif.
Karena, kata dia, komunikasi tidak akan efektif bila pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan Covid-19 merasa dirinya lebih unggul dari pihak yang lain.
Hanya saja, Jamiluddin menilai prinsip tersebut juga belum optimal dilaksanakan di Indonesia.
"Kasus relasi pemerintah pusat dan Pemerintah DKI Jakarta misalnya, kerap terlihat dalam ketidaksetaraan."
"Hal ini membuat komunikasi antara pusat dan DKI Jakarta terganggu dalam mengatasi Covid-19."
"Jadi, ajakan Jokowi di PBB tersebut seyogianya diterapkan di Indonesia dengan sungguh-sungguh."
"Kebiasaan retorik sudah seharusnya ditanggalkan."
"Perkataan dan perbuatan harus sinkron agar persoalan Covid-19 dapat diatasi dengan efektif," paparnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pidato perdana pada Sidang Majelis Umum (SMU) ke-75 PBB secara virtual. Rabu, (23/9/2020).
Berikut ini isi lengkap pidato Jokowi:
Yang Mulia Presiden Majelis Umum PBB,
Yang Mulia Sekretaris Jenderal PBB,
Yang Mulia para Pemimpin Negara-Negara Anggota PBB.
Tahun ini genap 75 tahun usia PBB. 75 tahun yang lalu, PBB dibentuk agar perang besar, Perang Dunia II tidak terulang kembali.
75 tahun yang lalu, PBB dibentuk agar dunia bisa lebih damai, stabil, dan sejahtera.
Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun.
Tidak ada artinya sebuah kemenangan dirayakan di tengah kehancuran. Tidak ada artinya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di tengah dunia yang tenggelam.
Pimpinan Sidang yang terhormat,
Di usia PBB yang ke-75 ini, kita patut bertanya apakah dunia yang kita impikan tersebut sudah tercapai?
Saya kira jawaban kita sama, belum. Konflik masih terjadi di berbagai belahan dunia.
Kemiskinan dan bahkan kelaparan masih terus dirasakan.
Prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional kerap tidak diindahkan, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah.
Kita semua prihatin melihat situasi ini. Keprihatinan kita menjadi semakin besar di saat pandemi Covid-19 ini.
Di saat seharusnya kita semuanya bersatu padu bekerja sama melawan pandemi, yang justru kita lihat adalah masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin menajam.
Padahal kita seharusnya bersatu padu, selalu menggunakan pendekatan win-win pada hubungan antar-negara yang saling menguntungkan.
Kita tahu dampak pandemi ini sangat luar biasa, baik dari sisi kesehatan maupun sosial ekonomi.
Kita juga paham, virus ini tidak mengenal batas negara, no one is safe until everyone is.
Jika perpecahan dan rivalitas terus terjadi, maka saya khawatir pijakan bagi stabilitas dan perdamaian yang lestari akan goyah atau bahkan akan sirna.
Dunia yang damai, stabil, dan sejahtera semakin sulit diwujudkan.
Yang Mulia,
Tahun ini Indonesia juga merayakan kemerdekaan yang ke-75 tahun.
Dan sudah menjadi tekad kami, Indonesia terus berkontribusi bagi perdamaian dunia, sesuai amanat konstitusi.
Indonesia akan terus memainkan peran sebagai bridgebuilder, sebagai bagian dari solusi.
Secara konsisten komitmen ini terus dijalankan Indonesia, termasuk saat Indonesia duduk sebagai anggota Dewan Keamanan PBB.
Spirit kerja sama akan selalu dikedepankan Indonesia, spirit yang menguntungkan semua pihak tanpa meninggalkan satu negarapun. No one, no country should be left behind.
Persamaan derajat inilah yang ditekankan oleh Bapak Bangsa Indonesia, Soekarno, Bung Karno, saat Konferensi Asia-Afrika di Bandung Tahun 1955 yang menghasilkan Dasasila Bandung.
Hingga kini, prinsip Dasasila Bandung masih sangat relevan, termasuk penyelesaian perselisihan secara damai, pemajuan kerja sama, dan penghormatan terhadap hukum internasional.
Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir di Konferensi Bandung yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya.
Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya.
Di kawasan kami sendiri, bersama negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia terus menjaga Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera.
Pada hari jadinya yang ke-53, 8 Agustus 2020 yang lalu, ASEAN kembali menegaskan komitmennya untuk terus menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.
Spirit kerja sama dan perdamaian inilah yang kemudian didorong Indonesia ke kawasan yang lebih luas, kawasan Indo-Pasifik, melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pasific.
Yang Mulia,
Melihat situasi dunia saat ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pemikiran.
Yang pertama, PBB harus senantiasa berbenah diri, melakukan reformasi, revitalisasi, dan efisiensi.
PBB harus dapat membuktikan bahwa multilateralism delivers, termasuk pada saat terjadinya krisis.
PBB harus lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan berbagai tantangan global.
Dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat PBB, agar PBB tetap relevan dan semakin kontributif, sejalan dengan tantangan zaman.
PBB bukanlah sekadar sebuah gedung di Kota New York, tapi sebuah cita-cita dan komitmen bersama seluruh bangsa untuk mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan bagi generasi penerus.
Indonesia memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan terhadap PBB dan multilateralisme.
Multilateralisme adalah satu-satunya jalan yang dapat memberikan kesetaraan.
Kedua, collective global leadership harus diperkuat. Kita paham bahwa dalam hubungan antar-negara, dalam hubungan internasional, setiap negara selalu memperjuangkan kepentingan nasionalnya.
Namun, jangan lupa, kita semua memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi menjadi bagian dari solusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan dunia.
Di sinilah dituntut peran PBB untuk memperkokoh collective global leadership.
Dunia membutuhkan spirit kolaborasi dan kepemimpinan global yang lebih kuat untuk mewujudkan dunia yang lebih baik.
Ketiga, kerja sama dalam penanganan Covid-19 harus kita perkuat, baik dari sisi kesehatan maupun dampak sosial ekonominya.
Vaksin akan menjadi game changer dalam perang melawan pandemi.
Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau.
Untuk jangka panjang, tata kelola ketahanan kesehatan dunia harus lebih diperkuat.
Ketahanan kesehatan dunia yang berbasis pada ketahanan kesehatan nasional akan menjadi penentu masa depan dunia.
Dari sisi ekonomi, reaktivasi kegiatan ekonomi secara bertahap harus mulai dilakukan dengan melakukan koreksi terhadap kelemahan-kelemahan global supply chain yang ada saat ini.
Aktivasi ekonomi harus memprioritaskan kesehatan warga dunia. Dunia yang sehat, dunia yang produktif harus menjadi prioritas kita.
Semua itu dapat tercapai jika semua bekerja sama, bekerja sama, dan bekerja sama.
Mari kita memperkuat komitmen dan konsisten menjalankan komitmen untuk selalu bekerja sama.
Demikian, terima kasih. (wartakotalive)