Ini Penjelasan Mengapa Presiden Jokowi Pidato Pakai Bahasa Indonesia di Sidang PBB
Terasjabar.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan bahasa Indonesia saat berpidaro dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada Rabu (23/9/2020) pagi. Mengapa?
Ini pidato perdana Jokowi di Sidang Majelis Umum PBB selama menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia.
Di tahun-tahun sebelumnya, Jokowi diwakili oleh Wakil Presiden yang saat itu dijabat Jusuf Kalla. ( alasan Presiden Jokowi pidato di sidang PBB pakai Bahasa Indonesia )
Lantaran adanya pandemi Covid-19, pidato Jokowi kali ini direkam dan ditayangkan secara virtual.
Pidato Jokowi ini disiarkan live di YouTube Sekretariat Presiden.
Lantas mengapa Jokowi berpidato tidak menggunakan bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional?
Penyebabnya bukan soal mampu atau tidak mampu, tetapi karena adanya peraturan yang mewajibkan Jokowi berpidato dengan Bahasa Indoneisa.
Aturan tersebut yakni Peraturan Presiden RI No 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan bahasa Indonesia.
Dalam Perpres tersebut, pidato resmi Presiden, Wakil Presden dan pejabat negara yang lain wajib menggunakan bahasa Indonesia.
Hal itu tertulis jelas dalam Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut:
"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri."
Lebih lanjut, ketentuan itu diperjelas dalam Paragraf 3 yang mengatur soal Pidato Resmi di Luar negeri.
Dalam Pasal 16, ditegaskan pidato resmi Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dilakukan dengan bahasa Indonesia.
"Penyampaian pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada forum yang diselenggarakan di luar negeri dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia."
Di pasal selanjutnya atau Pasal 17 (ayat) 1, diperjelas forum resmi yang dimaksud termasuk forum resmi PBB.
"Pidato resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan dalam forum resmi yang diselenggarakan oleh:
a. Perserikatan Bangsa-Bangsa;
b. organisasi internasional; atau
c. negara penerima."
Selengkapnya Perpres No 63 Tahun 2019 bisa Anda akses di tautan ini: LINK
Poin-poin Pidato Jokowi di Sidang Umum PBB
Dalam pidato berdurasi sekira 10 menit itu, Jokowi menyinggung soal meningkatnya rivalitas dan perpecahan di tengah Pandemi Covid-19 hingga soal Palestina yang belum merdeka.
Berikut poin-poin Pidato yang disampaikan Jokowi dalam Sidang Majelis Umum PBB:
1. Singgung Masih Adanya Rivalitas dan Perpecahan di Tengah Pandemi
Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung belum tercapainya dunia yang diimpikan, yakni dunia yang stabil, damai dan sejahtera.
Menurut Jokowi, konflik, kemiskinan dan kelaparan masih terus terjadi di berbagai belahan dunia.
Terlebih di masa Pandemi Covid-19, rivalitas dan perpecahan justru semakin tajam.
Padahal, menurut Jokowi, dalam situasi Pandemi, semestinya semua bersatu padu.
"Jika perpecahan dan rivalitas terus terjadi, maka saya khawatir pijakan bagi stabilitas dan perdamaian yang lestari akan goyah atau bahkan akan sirna. Dunia yang damai, stabil dan sejahtera semakin sulit diwujudkan," kata Jokowi.
2. Sentil soal Palestina yang Belum Merdeka
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi juga menyinggung soal Palestina yang belum mendapatkan kemerdekaan.
Jokowi mengatakan, tahun ini Indonesia juga merayakan ulang tahunnya ke-75.
Indonesia bertekad untuk memberi kontribusi bagi perdamaian dunia.
Jokowi kemudian menyinggung soal Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 yang digagas Presiden Soekarno.
Konferensi itu kemudian menghasilkan Dasa Sila Bandung.
Palestina, menurut Jokowi, menjadi satu-satunya negara yang hadir di KAA tetapi belum menikmati kemerdekaan.
"Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya. Di kawasan kami sendiri, bersama negara ASEAN lainnya, Indonesia akan terus menjaga Asia Tenggara… sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera," kata Jokowi.
3. Tiga Buah Pemikiran
Di akhir pidato, Jokowi menyampaikan tiga buah pemikirannya.
Pertama, soal perlunya PBB berbenah melakukan reformasi, revitalisasi dan efiseinsi.
Kedua, perlunya penguatan kepemimpinan global.
Dan ketiga, kerjasama kerja sama dalam penanganan Covid-19 yang harus diperkuat.
(Tribunnews.com/Daryono)