Indonesia Masuki Masa Resesi, Jokowi Disarankan Mundur

Terasjabar.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ekonomi nasional resmi resesi pada kuartal III-2020. Hal itu menyusul revisi proyeksi yang dilakukan Kementerian Keuangan. 

Sri Mulyani mengatakan, pihak Kementerian Keuangan melakukan update proyeksi perekonomian Indonesia untuk tahun 2020 secara keseluruhan menjadi minus 1,7 persen sampai minus 0,6 persen.

 

Pengakuan Sri Mulyani itu pun diapresiasi oleh Ketua Majelis Pro Demokrasi (Prodem), Iwan Sumule. Hanya, pengakuan Sri Mulyani sudah terlambat. 

"Lama ditutupi, Menkeu Terba(l)ik akhirnya ngaku juga bahwa negara resesi ekonomi," ujar Iwan di akun Twitter pribadinya, Selasa (22/9/20).

Iwan pun meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya beserta rombongan kabinet demi menyelamatkan negara. 

"Pak Jokowi, kalian mundurlah, karena begitu banyak fakta menunjukan kalian tak mampu lagi kelolah negara, bikin rugi dan ekonomi negara semakin terpuruk," tulisnya. 

Kritikan senada juga disampaikan Wasekjen Partai Demokrat Irwan. Ia mengatakan, Indonesia saat ini mengalami dua krisis kembar yakni ekonomi dan pandemi. Di mana pandemi Covid-19 menjadikan ekonomi Indonesia semakin parah bahkan resesi. 

Menurut Irwan faktor utama yang sebabkan resesi yakni kinerja pemerintahan Jokowi yang lamban dan salah kebijakan dalam menangani pandemi. 

"Pemerintah gagal responsif dan adaptif dalam menetapkan prioritas kebijakan dalam menangani pandemi. Padahal solusi utama menghadapi resesi adalah mengakhiri pandemi. Apabila pandemi berakhir resesi pun akan usai," ujar Irwan dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/9/20). 

Selain itu, sambung pria akrab disapa Irwan Fecho ini, resesi yang terjadi saat ini disebabkan adanya masalah sistemik. Karena itu, apapun dalih pemerintah, kondisi ini sangat memprihatinkan, padahal di saat pandemi, pemerintah memiliki ruang yang besar untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dengan berbagai skema dan regulasi. 

“Dalam regulasi terkait penanganan pandemi, pemerintah memiliki kewenangan besar untuk mengelola keuangan negara selonggar-longgarnya tanpa potensi pidana. Pemerintah juga sudah menggelontorkan dana besar untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN),” jelas Legislator asal Kaltim ini.

Irwan pun melanjutkan, solusi lainnya yakni peningkatan konsumsi masyarakat harus dilakukan secara terus menerus. Di mana, sambungnya, daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah resesi. 

“Program-program padat karya tunai serta bantuan langsung tunai bisa untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Sehingga tentunya secara konsisten dan massif program padat karya harus terus digalakkan,” tutup Irwan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut perekonomian Indonesia akan masuk ke teritori negatif pada kuartal tiga, sementara kuartal empat memiliki potensi yang sama. 

Sehingga, sambung Sri Mulyani, Indonesia dipastikan masuk ke jurang resesi akibat pandemi Covid-19.[Gelora.co]